JAKARTA - Dewan Perwakilan rakyat (DPR) menggelar rapat gabungan lintas komisi yakni Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian untuk membahas persoalan harga pangan hingga harga gas untuk produksi pupuk. Namun, pada rapat kali ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kembali absen. Hal ini membuat DPR meradang dan akan melakukan pemanggilan ketiga sebelum pemanggilan paksa.
Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan DPR akan menyurati Menteri Perdagangan untuk meminta penjelasan mengenai permasalahan minyak goreng saat ini. Jika tidak juga hadir, maka akan dipanggil sesuai aturan yang ada di DPR.
"Kita bahas dulu, baru kita panggil yang ketiga kali. Kalau tiga kali enggak bisa (hadir) harus dipanggil sesuai dengan aturan yang ada di DPR," ujarnya, saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 15 Maret.
Menurut Gobel, kehadiran Menteri Perdagangan menjadi penting untuk menentukan langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan minyak goreng saat ini.
"Makanya setelah dua kali menterinya tidak datang. Tidak bisa memberikan (penjelasan), tidak hadir menurut kawan-kawan ini kurang ada perhatian kepada parlemen. Ini kan lembaga tinggi negara," ucapnya.
Menurut Gobel, harus dicari tahu akar permasalahan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran saat ini. Ia mengatakan bisa saja permasalahan minyak goreng berada pada level distribusi.
"Bisa saja distribusi, bisa juga permainan di lapangan. Kita mesti tahu betul apa persoalannya. Kalau menurut saya (dari) peraturan yang ada, apa saja yang membuat lubang-lubang," tuturnya.
Karena itu, menurut Gobel, tidak menutup kemungkinan DPR juga akan memanggil pelaku industri minyak goreng untuk meminta penjelasan agar akar permasalahan dapat diketahui.
"Bisa jadi kita akan panggil semuanya. Siapa pelaku-pelaku pemain minyak goreng ini sendiri," katanya.
BACA JUGA:
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam rapat gabungan tersebut mengatakan bahwa permasalahan minyak goreng sudah terlalu lama ditunda. Padahal, menurut dia, permasalahan ini harus segera diselesaikan.
"Saya kira warga publik akan melihat keseriusan kita mengenai hal yang terkait dengan persoalan rakyat mengenai harga komoditas ini. Karena mereka memang tidak akan bisa menyelesaikan," ujar Aria.
Lebih lanjut, Aria mengaku khawatir permasalahan harga komunitas tidak akan kunjung selesai tanpa partisipasi Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
"Sekali lagi saya yakin bahwa persoalan ini tidak akan selesai kalau kita tidak selesaikan secara komprehensif dari hulu sampai hilir," ucapnya.
Terkait
