JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak hadir dalam dua kali udangan rapat gabungan lintas komisi yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketidakhadiran Lutfi membuat DPR meradang dan mengancam akan memanggil paksa Lutfi.
Lutfi menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat mangkir dari undangan rapat yang diberikan DPR. Hanya saja, kata Lutfi, undangan pertama diberikan berdekatan dengan kunjungan kerjanya ke luar kota untuk mengecek ketersediaan minyak goreng.
"Saya katakan bukannya tidak mau hadir dua kali undangan. Karena yang pertama karena undangannya sangat mendesak, dekat sekali dengan yang mesti saya kerjakan mengecek keluar kota ketersediaan minyak goreng," katanya saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret.
Sedangkan, kata Lutfi, dirinya tidak hadir dalam undangan rapat gabungan lintas komisi yang digelar pada Selasa, 15 Maret karena harus menghadiri rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri terkait lainnya.
"Yang kedua saya menghadiri ratas yang diikuti rapat-rapat koordinasi untuk memastikan minyak goreng tersedia dimasyarakat," tuturnya.
Lutfi memastikan akan menghadiri undangan rapat kerja dengan Komisi VI hari ini. Rencananya rapat akan digelar pada pukul 13.30 WIB, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan.
"Saya 13.30 akan menghadiri rapat Komisi VI yang akan menanyakan masalah minyak goreng ini. Jadi saya bukan menghindar. Saya akan datang dengan setulus hatinya dan saya akan mengatakan apa yang terjadi di market secara terbuka," ucapnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan hasil dari sidak yang dilakukan Lutfi ke pasar-pasar se-Indonesia selama satu bulan. Menurut dia, tidak ada hasil yang signifikan untuk mengatasi masalah minyak goreng saat ini.
"Satu bulan yang lalu kita di tempat yang sama mengundang Menteri Perdagangan tiba-tiba ada kunjungan ke Makssar. Selama satu bulan menteri perdagangan keliling pasar se-Indonesia. Sampai hari ini hasilnya apa? Yang saya tanyakan hasilnya apa? Tetap minyaknya langka, tetap susah, harga tetap tinggi. Selama satu bulan loh," tuturnya dalam rapat gabungan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 15 Maret.
"Jadi buat apa? Hari ini datang pun tidak menyelesaikan masalah, saya yakin itu," sambungnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyoroti banyaknya kebijakan terkait minyak goreng yang dikeluarkan Lutfi. Bahkan, menurut Sudin, tidak ada sinkronisasi antar kebijakan yang dikeluarkan.
"Coba kita lihat di media massa tiap hari dua bulan mendag mengeluarkan 9 peraturan menteri. Satu sama lain berbeda, ini saya rangkum," ucapnya.
Bahkan, Sudin juga meragukan usulan untuk memberikan waktu selama tiga hari kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menyelesaikan neraca pardagangan.
"Ada usulan diberikan 2-3 hari lagi untuk menyusun neraca, saya enggak yakin itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau punya niat baik, semua kebijakan ada di menteri saya yakin bisa. Kalau punya niat yang baik," jelasnya.