Bagikan:

JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa tidak perlu ada investor asing masuk ke dalam proyek Ibu Kota Negera (IKN) baru di Kalimantan Timur. Menurut Bhima, demi keamanan negara maka harus didanai dengan uang negara.

"Karena konteksnya IKN maka harusnya full APBN, ini berkaitan dengan masalah keamanan dan pertahanan juga. Tidak perlu investor asing," kata Bhima saat dihubungi VOI, Minggu, 13 Maret.

Namun, Bhima menilai jika investor asing yang ingin menanamkan investasi bisa dilakukan pada proyek di luar ibu kota negara baru.

"Investor masuknya ke properti diluar IKN," ucapnya.

Sekadar informasi, salah satu investor asing yakni perusahaan modal ventura asal Jepang bernama Softbank, juga resmi mundur dari proyek pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur. Keputusan itu diketahui sejak Jumat, 11 Maret 2022.

Awalnya Softbank berencana menanam investasi hingga 100 miliar dolar AS di proyek tersebut. Namun, menurut pemerintah, 25 miliar dolar AS pun sudah cukup. Sebab, rencana pembangunan proyek sudah berjalan.

Dengan mundurnya Softbank, lanjut Bhima, lebih baik pemerintah menunda pembangunan proyek IKN baru. Apalagi dananya sangat besar.

"Karena biayanya besar, maka sebaiknya ditunda dulu pembangunan IKN," tuturnya.