Asing Berinvestasi di Proyek IKN, Ekonom: Tidak Ada Masalah, yang Penting Direalisasikan

JAKARTA - Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur. Sebab, proyek tersebut dinilai menarik minat banyak pihak untuk berinvestasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Masuknya investor asing ke dalam proyek IKN dinilai tidak masalah.

Hal tersebut disampikan oleh ekonom senior dan Direktur Riset Center of Reform onEconomics (Core) Indonesia Piter Abdullah. Menurut dia, pembangungan IKN membutuhkan investasi dari semua pihak.

"Pemerintah, BUMN, swasta dan asing. Tidak ada dibatasi. Justru yang terbesar diharapkan dari swasta, baik swasta domestik atau pun asing," tuturnya saat dihubungi VOI, Minggu, 13 Maret.

Namun, lanjut Piter, yang utama dan yang paling penting adalah komitmen investasi dari para investor tersebut harus benar-benar bisa direalisasikan.

"Enggak masalah investasinya swasta domestik atau asing," ucapnya

Piter juga mengingatkan agar saat menerima investor asing masuk ke dalam proyek pemerintah harus dibedakan antara utang dengan investasi.

"Kalau investasi, berapa pun porsi asing enggak ada masalah," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira justru menilai bahwa tidak perlu ada investor asing masuk ke dalam proyek Ibu Kota Negera (IKN) baru di Kalimantan Timur. Demi keamanan negara, kata Bhima, harus didanai dengan uang negara.

"Karena konteksnya IKN maka harusnya full APBN, ini berkaitan dengan masalah keamanan dan pertahanan juga. Tidak perlu investor asing," katanya.

Namun, menurut Bhima, jika investor asing ingin menanamkan investasi bisa dilakukan pada proyek di luar ibu kota negara baru.

"Investor masuknya ke properti diluar IKN," ucapnya.

Sekadar informasi, salah satu investor asing yakni persuahaan modal ventura asal Jepang, Softbank resmi mundur dari proyek pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur. Padahal, awalnya Softbank berencana menanam investasi hingga 100 miliar dolar AS di proyek tersebut. Adapun keputusan tersebut disampaikan pada Jumat, 11 Maret 2022.