JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyaksikan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) atau kontrak kinerja atas penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 sebesar Rp25,2 triliun.
Menurut Menkeu, penandatanganan ini dilakukan demi mewujudkan akuntabilitas dari dana yang telah diberikan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah.
“Kami telah melakukan langkah-langkah bersama dengan Kementerian BUMN untuk meyakinkan bahwa seluruh anggaran APBN dalam bentuk PMN harus disertai dengan kontrak kinerja sehingga akuntabilitas dari setiap menjadi lebih jelas dan dihubungkan dengan prioritas nasional,” ujarnya dalam keterangan ketika melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Jumat, 4 Februari.
Adapun, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk,.
Ketiganya adalah Badan Layanan Umum (BLU) dan BUMN penerima PMN sebagai bagian dari APBN yang disalurkan Kementerian Keuangan.
“PMN ini akan digunakan untuk pendanaan pengadaan lahan oleh LMAN dan pelaksanaan konstruksi oleh Hutama Karya dan Waskita Karya dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS),” tuturnya.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, pada 2022 Hutama Karya akan kembali mendapatkan PMN sebesar Rp23,85 Triliun. Sementara, LMAN mendapatkan mandat alokasi PMN sebesar Rp28,84 triliun untuk pendanaan pengadaan lahan berbagai infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dari alokasi tersebut, sebanyak Rp24,08 triliun diamanatkan untuk pendanaan pengadaan lahan bagi sektor jalan tol, termasuk JTTS.
“PMN ini uang APBN yang berasal dari masyarakat sehingga manfaatnya harus dapat kembali dirasakan oleh masyarakat,” kata Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menekankan pemanfaatan APBN menjunjung tinggi tata kelola dan integritas, sehingga APBN dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.