Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Perdagangan membuka layanan hotline untuk memantau penerapan minyak goreng satu harga 24 jam dalam satu minggu. Namun, diketahui hotline tersebut bermasalah. Sebab, tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Hal tersebut diungkap oleh anggota Komisi VI Eko Patrio. Ia mengatakan mendapat keluhan dari masyarakat bahwa hotline tersebut tidak dapat terhubung ketika dihubungi.

"Hotline-nya ini masalah Pak. Hotline-nya minyak goreng bermasalah di 0812 1235 9337 dihubungi berkali-kali dengan siapapun juga termasuk Pak Menteri coba, tidak bisa Pak," katanya, dalam rapat Komisi VI dengan Menteri Perdagangan secara virtual, Senin, 31 Januari.

Menurut Eko, Kementerian Perdagangan harus memastikan bagaimana hotline tersebut bisa dihubungi oleh masyarakat luas. Tidak hanya dirinya sebagai wakil rakyat, dan Mendag Lutfi.

"Ini bukan seorang Eko yang ngomong. Tapi juga teman-teman atau yang bermasalah berkaitan dengan migor kemarin Pak, jadi dia nanya ke saya 'Pak Eko kan di Komisi VI, tolong Pak dikomunikasikan ini hotline dua-duanya tidak jalan'. Jadi artinya gini, bagaimana hotline ini jangan hanya bisa nyambung di saya dan Bapak saja, tapi juga di masyarakat luas," ucapnya.

Eko pun mengaku khawatir hotline tersebut hadir hanya sebagai bagian dari pencitraan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Ini saya lihat, oh jangan-jangan benar terjadi nih yang namanya pencitraan dan sebagainya. Saya merasa sedih sekali gitu loh. Masa sekelas Kementerian Bapak, kok harus pencitraan juga," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa hotline tersebut bukan untuk masyarakat secara perorangan atau masyarakat umum. Namun, untuk distributor maupun toko ritel yang bermasalah dengan kebijakan minyak goreng satu harga.

"Gini Pak Eko, ini bukan buat ibu-ibu, ini bukan buat consumers, ini (hotline) adalah untuk distributor, sama yang punya toko. Kebetulan yang kemarin ini kebijakannya untuk ritel modern. Jadi Alfamart dan Indomaret yang terbanyak 84 ribu cabangnya," ujar Lutfi.

Lutfi menjelaskan Kementerian Perdagangan memang mengeluarkan tiga hotline terkait minyak goreng satu harga. Tidak seperti yang disampaikan Eko, menurut Lutfi, dirinya sudah mencoba menghubungi hotline tersebut dan tersambung.

"Saya minta maaf pak pimpinan, ini saya coba telepon ya. Kita itu ada tiga nomor, satu untuk online dia bicara, satu pakai WhatsApp, dan satu pakai zoom. Tiga-tiganya nyala, ini barusan dicoba," katanya.

Mantan Dubes Amerika Serikat ini pun tidak terima jika dirinya disebut pencitraan. Menurut dia, tidak ada pencitraan yang dilakukan terkait hotline tersebut.

Ia pun sekali lagi menekankan hotline tersebut ada untuk membantu distributor maupun pemilik toko ritel mengenai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan minyak goreng satu harga.

"Jadi minta maaf ini Pak (Eko). Jadi kita mesti fair dulu dan saya tidak ada nih pencitraanya. Ini kalau ada ketidakjelasan hubungi nomor ini (hotline). Sekarang nomor ini untuk per hari ini kita ubah menjadi tender di KPP, untuk memastikan CPO itu datang ke tempat processing supaya refundering bisa jalan. Itu permasalahanya, jadi ini enggak ada (kaitanya) sama masyarakat," ucapnya.

Lutfi juga mempersilakan Eko Patrio maupun komisi VI lainnya untuk berkunjung ke Kementerian Perdagangan guna melihat langsung bahwa hotline melayani pengaduan 24 jam. Bahkan, pegawai Kemendag sampai tinggal di kantor.

"Satu hari ini kita melayani sekitar 600 telepon, 24/7 orangnya tinggal di kantor ini Pak. Pak Eko bisa lihat datang ke Perdagangan. Silakan (datang), ini sekarang bisa dilihat orangnya, bahkan ada tempat tidurnya di kantor," ucapnya.

Sekadar informasi, Kementerian Perdagangan sebelumnya membuka layanan hotline untuk memantau penerapan minyak goreng 1 harga 24 jam dalam seminggu yang dapat diakses seluruh pihak melalui pesan instan WhatsApp di nomor 0812 1235 9337 dengan email [email protected] atau konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).