Sri Mulyani Dibantu Duduk Prabowo Subianto saat Hadiri Rapat Komisi I DPR Bahas Jual Kapal Milik TNI AL
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. bersama Menteri Pertahanan, Prabowo. (Foto: Instagram @smindrawati)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen saat menghadiri rapat kerja Komisi I DPR terkait penghapusan dua kapal TNI Angkatan Laut (AL) yakni KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Penyu-513. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani juga didampingi Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan.

Menariknya dari 8 foto yang diunggah di Instagram @smindrawati, ada satu foto yang memperlihatkan Prabowo Subianto tengah membantu Sri Mulyani untuk duduk.

Setelah membantu Sri Mulyani untuk duduk, Prabowo lantas mengambil posisi untuk menempati kursi di samping Sri Mulyani. Foto lainnya memperlihatkan Sri Mulyani sedang berbicara ke arah Prabowo.

Dalam postingannya, Sri Mulyani menjelaskan dirinya menghadiri rapat Komisi I DPR bersama Menhan Prabowo Subianto untuk membahas penghapusan dua kapal milik TNI AL pada Kamis, 27 Januari. Pertama, KRI Teluk Mandar-514 dengan nilai perolehan Rp121.897.258.397,0. Kapala ini dibeli pada tahun 1979.

Kedua adalah KRI Teluk Penyu-513. Nilai perolehan sebesar Rp121.034.333.397,00. Adapun kapal ini diperloleh pada tahun 1979.

"Kedua kapal sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak aman dan tidak efisien, sehingga penghapusan dua kapal KRI tidak menganggu tugas TNI AL," tulis Sri Mulyani, dikutip VOI, Jumat, 28 Januari.

Sri menjelaskan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 dan pasal 55 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 jo PP Nomor 28 Tahun 2020 maka pemindahtanganan/penjualan memerlukan persetujuan DPR.

"Kemenkeu (APBN #uangkita ) terus mendukung modernisasi dan pembaharuan peralatan militer TNI melalui anggaran Kemenhan yang terus meningkat dan mendapat prioritas tinggi/utama," katanya.

Hal tersebut terbukti dari anggaran untuk fungsi pertahanan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 hanya sebesar Rp17,08 triliun. Namun, meningkat menjadi Rp117,96 triliun pada 2020.

"Perbaikan tata kelola termasuk proses pengadaan yang efisien, pasti dan bersih dari KKN menjadi penting agar anggaran untuk pengadaan alutsista dapat menghasilkan perbaikan peralatan militer yang tangguh, tepat kualitas dan peningkatan kemampuan pertahan keamanan Indonesia," ucapnya.