Kritisi Rapat Komisi I DPR Digelar Tertutup, Formappi Singgung lagi soal Disharmoni TNI: Mau Rahasia-Rahasiaan?

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik Rapat Kerja komisi I DPR terkait Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2023 yang digelar secara tertutup.

Raker bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI itu merupakan kelanjutan rapat pada Senin, 5 September yang sempat tertunda proses pengesahannya di tingkat Komisi I DPR lantaran melebarnya pembahasan. Termasuk pernyataan kontroversial anggota Komisi I DPR Effendi Simbolan yang menyebut disharmoni di tubuh TNI dan TNI sebagai "gerombolan".

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, mengatakan rapat yang berjalan terbuka memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/lembaga. Hal itu terbukti dari pernyataan Effendi terkait disharmoni di institusi TNI.

"Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI," ujar Lucius, Senin, 26 September. 

Lucius menilai selalu ada manfaat di balik desakan rapat terbuka di DPR. Tujuannya agar publik mengetahui apa yang dibicarakan karena masyarakat berhak tahu apa yang terjadi. 

Dia mencontohkan, rapat terbuka Komisi I DPR pada Senin, 5 September, ternyata mengungkap ada disharmoni di TNI. Di mana bermula dari ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman.

"Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik," katanya.

Selain itu, menurut Lucius, rapat yang berlangsung terbuka bisa mengetahui harmonis atau tidaknya internal kementerian/lembaga. Sebab soal hubungan antar-lembaga seperti TNI, juga terkait dengan kinerja lembaga yang seharusnya memang jadi urusan DPR untuk mengawasi.

"Jadi jangan justru rapat ditutup agar pembicaraan soal relasi antar pejabat yang memengaruhi kinerja justru ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?," katanya

Lucius menilai, kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan komisi pertahanan itu tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat. Di mana harusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.

Karena itu menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan rapat secara terbuka. Apabila dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.

"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?," katanya.

Lucius mengingatkan, Komisi I DPR jangan menjadikan urusan strategis pertahanan sebagai alasan untuk menutup akses publik terhadap program Kemhan. Dia mengatakan memang ada yang hal rahasia dalam pertahanan.

Namun dalam pembicaraan anggaran, menurutnya, tidak sampai yang rahasia karena pembicaraan anggaran di Komisi I DPR hanya terkait kebijakan umumnya saja.

"Komisi I harus punya tanggungjawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kemhan," katanya.

Karena itu, Lucius menyarankan agar Komisi I DPR harus mulai dengan menyatakan keinginan atau sikap mereka untuk menyelenggarakan rapat terbuka sehingga tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir.

"Kalau mitra membawa informasi rahasia, silahkan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik, agar publik paham alasan menutup rapat itu," pungkasnya. 

Rapat Digelar Tertutup 

Diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 September. 

Rapat kerja yang membahas rencana kegiatan dan anggaran kementerian/ lembaga (RKA/KL) tahun 2023 Kementerian Pertahanan dan TNI itu digelar secara tertutup. 

Turut hadir Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (KSAD) Dudung Abdurrachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Sedangkan KSAU tidak dapat hadir dan diwakili. 

Nampak KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa duduk dipisahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dudung duduk di samping kiri Prabowo, sedangkan Andika Perkasa duduk di samping kanan Menhan. Baru disebelah kanan Jenderal Andika, ada KSAL Laksamana Yudo Margono. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz dan dihadiri oleh 24 anggota dewan dari delapan fraksi. Meutya pun menanyakan kepada forum terkait status rapat bersama TNI dan Menhan Prabowo Subianto hari ini.

"Kami tanyakan dulu forum rapat kerja, apakah tertutup atau terbuka?” tanya Meutya kepada forum.

"Saudara Menhan?” tanya Meutya kepada Menhan Prabowo Subianto.

Menhan, Panglima TNI dan Kepala Staf sepakat rapat dilakukan secara tertutup. 

“Tertutup. Baik rapat kita buka dengan sifat tertutup,” ujar Meutya.