Bantah Effendi Simbolon, Legislator Golkar: Tidak Ada Konflik Panglima TNI dan KSAD

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono, memastikan tidak ada konflik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.

Hal itu dikatakan Dave menanggapi isu disharmoni antara Panglima TNI dan KSAD. Apalagi, kata Dave, kedua jenderal bintang empat itu sudah membantah rumor tersebut.

"Konflik itu enggak ada. Kan Pak KSAD sudah mengatakan tidak ada konflik, Pak Panglima juga sudah menyatakan tidak ada konflik. Jadi ya itu hanya isu yang beredar saja, tidak ada isu konflik," ujar Dave kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 8 September.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon kembali menjelaskan soal isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Effendi mengaku telah mengetahui informasi terkait hubungan Andika dengan Dudung sejak keduanya dilantik sebagai petinggi TNI.

"Kami mendapat informasi cukup lama dari sejak mereka, baik Pak Andika sebagai panglima dilantik dan pak Dudung sebagai KSAD. Mungkin selama ini bagi kami ya itu hal yang biasa ada perbedaan, pandangan, pendapat tapi kemudian lama-lama kan terasa itu jadi hal-hal yang jadi serius menyangkut berdampak kepada kinerja daripada TNI sendiri," ujar Effendi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis, 8 September.

Oleh karenanya, legislator PDIP itu menilai merasa perlu menanyakan kepada Jenderal Andika dan Jenderal Dudung terkait permasalahan yang ada di TNI.

"Tolong dijelaskan, itu forumnya kemaren tapi pak Dudung enggak datang. Kita ingin datang bersamaan sehingga mendapatkan penjelasan dari pihak yang ada," kata Effendi.

"Kita punya infonya, tapi kan enggak mungkin kita yang jawab juga. Jadi kita konfirmasi kepada dia dong. Kalau memang dikatakan tidak ada disharmoni, harmonis, ya Alhamdulillah," lanjutnya.

Effendi menegaskan, dirinya bukan mengurusi urusan pribadi Andika dan Dudung. Bukan pula untuk memediasi pribadi antara jenderal A dan jenderal B. Namun, lebih dalam rangka tupoksi keduanya menjabat sebagai panglima dan kepala staf.

"Kami komisi I berhak (tanya) karena jangan sampai masalah itu berdampak terhadap integritas, soliditas dan kerja fungsi TNI. Itu akan merusak stabilitas nasional kita. Jadi bukan hal yang sederhana itu," jelas Effendi.

"Jadi kita jangan dulu berbicara, lebih baik dia yang menjawab dulu kita harapkan dia hadir. Panjang kita punya catatan itu," imbuhnya.

Menurut Effendi, meskipun isu disharmoni sudah ditepis Panglima TNI dalam rapat namun alangkah lebih baik juga dijawab oleh Dudung. Tetapi, harus dijelaskan secara bersama-sama dalam rapat yang digelar di Komisi I DPR. Kalau perlu, kata dia, ada pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Memang Jenderal Andika sudah jawab, tapi kan enaknya ada pak Dudung, ada pak Menhan malah ditengahnya biar clear lah. Masa dari masa ke masa terus terjadi seperti ini. Apakah pembiaran apakah ada yang ingin seperti ini. Kita semua berkepentingan menjaga utuhnya TNI," kata Effendi.

Effendi pun menyebut bahwa persoalan disharmoni bukan hanya terjadi era Dudung dan Andika, namun sebelumnya juga demikian.

"Iya iya iya, berulang terus kan. Buat kita harus diakhiri dan tegas, presiden harus tegas enggak bisa ditolerir itu kepatuhan terhadap atasan, perintah harus enggak boleh ada begini begini apalagi pembangkangan," katanya.

"Kalau dibawah membangkang semuanya membangkang. Enggak bisa itu gerombolan, semua harus disiplin patuh kepada keputusan atasan," demikian Effendi.