Sri Mulyani Sayangkan Dana TKDD Sisa Rp10 Triliun: Padahal Bisa Gerakkan Ekonomi di Daerah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menyoroti kinerja keuangan daerah yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Menurut dia, kinerja APBD pada sepanjang tahun lalu belum sepenuhnya optimal, terutama dari sisi belanja.

Padahal, alokasi anggaran yang digelontorkan pusat kepada pemerintah daerah (pemda) tergolong cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) periode tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp795,5 triliun.

Asal tahu saja, pagu TKDD tercatat sekitar 30 persen dari total belanja negara yang ada dalam APBN 2021.

Adapun, realisasi serapan TKDD hingga tutup buku lalu adalah sebesar Rp785,7 triliun atau 98,8 persen dari target. Artinya, ada sekitar Rp10 triliun dana tidak digunakan daerah dan terpaksa harus ditransfer kembali ke kas negara.

“Masih ada Rp10 triliun sampai dengan akhir tahun yang tidak dibelanjakan. Angka yang cukup besar yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Ini yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian kita semua,” ujarnya Menkeu dalam keterangan pers hari ini, Selasa, 11 Januari.

Untuk itu, bendahara negara mendorong peran aktif pemda supaya TKDD bisa menjadi instrumen jitu dalam mengungkit ekonomi daerah. Cara ini disebut Menkeu serupa dengan posisi APBN yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

“Saya masih melihat teman-teman di daerah APBD-nya belum 100 persen optimal dan satu sinergi dengan APBN. Jadi waktu APBN-nya mau mendorong ekonomi, banyak APBD-nya malah ngerem. Sehingga waktu Presiden Jokowi mau ngegas, pemdanya ngerem. Ini yang buat tidak secepat yang kita inginkan,” tuturnya.

Menkeu berharap pemerintah daerah mengantisipasi berbagai persoalan di dalam pengelolaan APBD agar TKDD dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia.