Datangi Langsung Titik Nol IKN, Sri Mulyani Akui Pembangunan Bakal Rumit dan Menantang

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya menyambangi langsung lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan tersebut, Menkeu didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

“Pak Basuki Menteri PUPR beserta tim @kemenpupr menjelaskan kepada saya mengenai rancangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di lokasi Penajam Paser Kalimantan Timur,” katanya melalui akun Instagram pribadi @smindrawati pada Jumat, 7 Januari.

Menurut Menkeu, Menteri PUPR dan tim menunjukan titik Nol IKN yang nantinya bakal menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.

“Titik Nol sebagai referensi koordinat lokasi pembangunan kompleks Istana Negara dan pusat pemerintahan serta perkembangan pembangunan selanjutnya secara bertahap di Penajam Paser Kalimantan Timur,” tuturnya.

Setelah menyaksikan sendiri lokasi IKN, bendahara negara menyadari betul bagaimana dinamika dan tantangan yang bakal dihadapi dari keputusan strategis memindahkan ibu kota.

“Ini merupakan proses pembangunan Ibu Kota Negara baru yang luar biasa rumit dan menantang. Bagaimana tetap menjaga lingkungan, hutan dan keanekaragaman hayati termasuk satwa agar tetap terjaga, namun mampu mewujudkan Ibu Kota Negara masa depan yang modern dan berbudaya dan beradab serta mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” jelasnya.

Sebagai seorang ekonom sejati, analisis Menkeu tidak luput dari sisi pendanaan pembangunan. Dia mencoba menggambarkan bagaimana skema pembiayaan yang akan diterapkan beserta potensi keuangan yang akan terjadi setelahnya.

“Dari segi pembiayaan dan keuangan negara, juga perlu dirancang secara cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan IKN dapat tercapai namun tetap terjaga stabilitas dan sustainabilitas keuangan negara,” tegas dia.

Asal tahu saja, pemerintah bersama parlemen saat ini tengah menggodok regulasi khusus terkait dengan realisasi pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Langkah ini dimaksudkan sebagai payung hukum bagi aturan teknis di bawahnya agar cita-cita memboyong pusat pemerintahan dari Jakarta dapat terpenuhi.

“Landasan hukum yang kuat dan baik dalam bentuk RUU IKN sedang dibahas pemerintah dengan DPR dengan masukan dari masyarakat. Dari kunjungan lokasi IKN titik Nol. Penajam Paser, 6 Januari 2022,” tutup Menkeu Sri Mulyani.