Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengedepankan langkah penindakan, pencegahan, dan edukasi dalam rangka pemberantasan korupsi di tubuh internal dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal (Itjen).

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan pihaknya sadar betul bahwa membangun reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik merupakan tugas yang sulit. Menurut dia, untuk mencapai tujuan tersebut harus membutuhkan waktu dan pengorbanan yang luar biasa.

“Namun sebaliknya, hal ini bisa hancur dalam waktu singkat begitu ada pelanggaran terhadap tata kelola, misalnya kasus korupsi,” ujar dia dalam keterangan pers, Senin, 20 Desember.

Awan menambahkan, pada sepanjang 2021 Inspektorat Jenderal mengupayakan pencegahan korupsi melalui penyusunan Kerangka Kerja Integritas dan Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kemenkeu.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, sambung dia, pihaknya juga berupaya memperkuat manajemen risiko, memanfaatkan teknologi informasi untuk mencegah korupsi atau fraud, dan berkolaborasi untuk mengidentifikasi root cause atau akar permasalahan.

“Unit Eselon I bersama Itjen perlu mengidentifikasi root cause dengan baik setiap kasus yang terjadi untuk kemudian dilakukan langkah mitigasi terhadap root cause tersebut agar kasus yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang,” tuturnya.

Kemudian, Kementerian Keuangan melakukan pula penguatan integritas melalui berbagai cara, termasuk leadership.

“Atasan perlu menjalankan budaya Tone from the Top, Walk the Talk, Know Your Employee agar bisa menyatu dengan semua aparatur Kemenkeu. Atasan menjadi teladan, mentor, dan sekaligus pengendali yang melekat ke pegawai,” ucap dia.

Lalu, anak buah Sri Mulyani itu mengungkapkan budaya lain yang harus ditanamkan kepada pegawai adalah saling mengawasi dan berani speak up. Awan mendorong pegawai untuk harus terbiasa melaporkan indikasi atau potensi fraud yang dia lihat.

“Budaya ini akan muncul jika semua pegawai memiliki kepentingan untuk menjaga integritas Kemenkeu secara keseluruhan,” imbuhnya.

Kemenkeu yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi diklaim sebagai tujuan dari berbagai program yang dicanangkan Itjen. Apalagi di masa pandemi ketika APBN menjadi andalan utama untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

"Untuk 2022 Itjen juga akan terus mengawal integritas dengan melakukan pengawasan tata kelola teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), Monitoring Perumusan Grand Design Sistem Pensiun Nasional, serta melaksanakan pengembangan dan assurance tata kelola Kemenkeu,” tutup Awan Nurmawan Nuh.