Kongres Ekonomi Umat MUI Hasilkan 9 Poin Resolusi Jihad Ekonomi

JAKARTA - Pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah rampung pada Minggu dan menghasilkan sembilan poin resolusi jihad ekonomi yang dapat menjadi panduan bagi umat.

"Kongres Ekonomi Umat ini fokus bagaimana umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas juga bisa memiliki peran serta secara optimal dan maksimal dalam ekonomi Indonesia," ujar Ketua Komite Pengarah Kongres Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim, saat menutup  Kongres Ekonomi Umat II yang diikuti di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 12 Desember.

Lukman merinci sembilan resolusi jihad itu yakni gerakan produksi dan belanja nasional, mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia, mengoptimalkan Ziswaf untuk menggerakkan ekonomi umat, menghadirkan lembaga penjaminan nasional Syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah dan aman.

Kemudian mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional, memperkuat model kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional/ daerah.

Selanjutnya, mendorong ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam, dan terakhir mengamanatkan kepada komisi pemberdayaan ekonomi umat untuk mengawal hasil Kongres Ekonomi Umat.

"Kita sangat memahami bahwa kesulitan, kefakiran, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran atau kesesatan. Ini merupakan jihad kita, para alim ulama di MUI, masyarakat yang peduli pada ekonomi umat Islam agar bisa keluar dari kondisi kesulitan itu," kata dia.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal MUI M. Azrul Tanjung mengatakan, pihaknya beserta ormas Islam lainnya memiliki komitmen untuk membangkitkan ekonomi umat.

Azrul berharap jangan ada lagi anggapan bahwa umat Islam itu selalu di bawah dalam hal ekonomi dan semuanya harus mempunyai kesempatan yang sama. Melalui kongres ini, kata dia, menjadi pedoman dalam membangkitkan ekonomi umat.

"Presiden juga memiliki komitmen mengalokasikan 30 persen kredit bagi UMKM dan yang tak kalah penting komitmen Presiden menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia," kata Azrul.