Bank Indonesia: Arah Pemulihan Ekonomi 2022 Lebih Baik, Sinergi dan Inovasi Kunci Bangkitkan Optimisme

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyebut jika arah perjalanan ekonomi 2022 akan semakin baik seiring tren positif yang terjadi jelang penutupan 2021. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hal tersebut dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 yang digelar hari ini di Jakarta.

“Ekonomi Indonesia akan pulih di 2022. Insya Allah, pertumbuhan akan lebih tinggi mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen di 2022 dari 3,4 persen sampai 4 persen pada 2021,” ujarnya melalui saluran virtual, Rabu, 24 November.

Menurut Perry, selain ekspor, konsumsi, dan investasi, peningkatan juga didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi dan stimulus kebijakan. Selain itu, inflasi rendah pada 2021 dan sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada 2022 diharapkan bisa terjadi yang ditopang oleh pasokan memandai.

“Bank Indonesia akan tetap melanjutkan koordinasi TPI (Tim Pengendali Inflasi) pusat dan daerah, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai komitmen di tengah normalisasi kebijakan moneter The Fed (bank sentral AS),” tuturnya.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan pula beberapa sasaran ekonomi ke depan, yakni defisit transaksi berjalan rendah sekitar 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) di 2021 dan 1,5 persen PDB di 2022.

Kemudian, cadangan devisa yang diharapkan terus meningkat, stabilitas sistem keuangan yang terjaga dengan kecukupan modal tinggi, likuiditas melimpah, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit akan tumbuh masing-masing 7-9 persen dan 6-8 persen.

Lalu, dari sisi keuangan digital diyakini bakal meningkat pesat dengan proyeksi transaksi e-commerce pada 2022 mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, serta transaksi perbankan digital (digital banking) lebih dari Rp48.000 triliun.

“Sinergi dan inovasi adalah kunci untuk bangkit dan optimistis. Ekonomi nasional akan pulih tahun depan. Inilah semangat Bank Indonesia untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, OJK, LPS, dan tentu saja perbankan, dunia usaha, DPR khususnya Komisi XI, akademisi, media, serta masyarakat,” tutup Perry.