JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa masyarakat harus terus waspada terhadap potensi kenaikan kasus COVID-19 terutama menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan meski pada saat ini telah terjadi perbaikan secara signifikan namun seluruh pihak harus tetap bekerja sama dalam disiplin protokol kesehatan. Di samping itu, pemerintah juga tetap mengupayakan percepatan vaksinasi.
“Kewaspadaan harus terus dijaga mengingat gelombang I COVID-19 di Indonesia terjadi pasca libur Nataru,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 19 November.
Menurut Febrio, sinyal positif pengendalian COVID-19 di dalam negeri dapat dilihat dari kasus harian yang rata-rata berjumlah 375 kasus dalam satu pekan. Catatan itu diungkap Febrio sebagai yang terendah sejak Juni 2020.
Indikasi lain adalah rendahnya kasus aktif, kematian harian, tingkat penggunaan kasur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) dan tingkat kasus positif (positive rate). Per 17 November 2021, kasus aktif berada di level 8.390 atau terendah sejak Mei 2020, kematian harian berada di angka 15 (7DMA), dengan positive rate 0,2 persen (7DMA) dan jumlah testing masih relatif tinggi di atas 150.000 orang perhari.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Bank Indonesia Bawa Kabar Baik, Suku Bunga Kredit Diyakini Bakal Terus Turun
18 November 2021, 21:34 -
| EKONOMI
Sri Mulyani Pede Defisit APBN 2021 Bisa 5,2 Persen, Lebih Rendah dari Target 5,7 Persen
18 November 2021, 18:07
Lebih lanjut, anak buah Sri Mulyani itu menjelaskan untuk mendukung pelaksanaan intervensi di bidang kesehatan, APBN akan terus dikerahkan secara optimal dan berlanjut hingga 2022.
Sebagai informasi, hingga 14 November penggunaan dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN yang dikhususkan untuk mengatasi COVID-19 telah terserap sebesar Rp483,91 triliun. Jumlah itu setara 65 persen dari pagu yang disiapkan untuk sepanjang tahun ini Rp744,75 triliun.
“Sebesar itu pula bantuan dihadirkan untuk kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, program prioritas untuk sektor-sektor terdampak seperti pariwisata, dukungan bagi usaha kecil dan korporasi, serta insentif pajak untuk dunia usaha,” tutup Febrio.
Terkait
