Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa momentum Ramadan tahun ini merupakan saat-saat yang paling krusial dalam menjaga tingkat penyebaran COVID-19 tetap terkendali.

Pasalnya, pemerintah telah membuat kebijakan untuk memperbolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman pada Idulfitri mendatang. Keputusan tersebut tentu saja berdampak pada mobilitas yang meningkat dan berpotensi mengerek angka pandemi di berbagai daerah.

“Di sisi kesehatan, pandemi ini bisa bertransisi menjadi endemi sehingga kegiatan masyarakat, termasuk nanti dalam merayakan Idulfitri, tidak menimbulkan risiko kenaikan jumlah dari kasus COVID-19,” ujar dia kepada awak media melalui saluran virtual pada Rabu, 13 April.

Menkeu pun berharap situasi tetap terkendali seraya berharap kasus di Shanghai, China yang tengah dilanda tsunami COVID-19 pasca perayaan imlek tidak terjadi di dalam negeri.

“Karena kita semua sedang memperhatikan bagaimana Tiongkok yang selama ini dikenal sangat efektif menangani COVID-19 mengalami kenaikan kasus, terutama di daerah Shanghai dan sekarang di beberapa kota lainnya. Jadi kita tidak boleh melepaskan kewaspadaan,” tuturnya.

Meski demikian, bendahara negara memastikan bahwa APBN selalu siap untuk menjadi shock absorber dalam menahan tekanan akibat pandemi.

Untuk diketahui, pada sepanjang tahun ini pemerintah telah menyediakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp455,62 triliun sebagai respon dalam menanggulangi COVID-19.

Jumlah itu disebar ke dalam tiga klaster utama, yakni penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, klaster perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun.

Adapun, realisasi dana PEN hingga 25 Maret 2022 tercatat sebesar Rp22,6 triliun atau setara dengan 5 persen dari pagu yang disediakan.

“Oleh karena itu kita akan tetap menggunakan APBN untuk menjaga dari sisi faktor kesehatan dan mengawal pandemi menjadi endemic,” tegas Menkeu Sri Mulyani.