Sepekan PPKM Darurat yang Krusial

JAKARTA - PPKM Darurat memasuki hari ketiga. Tak berdampak signifikan di Sabtu dan Minggu, dan makin kusut pada hari kerja pertamanya, Senin, 5 Juli. Bisakah kita berharap pada kebijakan ini?

Tak perlu menunggu hingga kebijakan PPKM Darurat selesai. Hanya dalam sepekan kita dapat memprediksi bagaimana nasib kita ke depan. Kita punya peluang memegang kendali atas wabah ini. Tapi di waktu yang sama kemungkinan badai ini bertambah buruk pun amat mungkin.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo memaparkan evaluasi kepolisian pada hari ini. Menurut Yogo masih banyak mobilitas dari masyarakat luar Jakarta yang berupaya masuk Jakarta.

Petugas haris melakukan pemeriksaan terhadap mereka di titik-titik penyekatan. "Kemudian berdampak pada kemacetan yang cukup panjang di titik-titik penyekatan."

"Tapi kemacetan itu kan termasuk yang tidak bisa kita hindari karena kami menegakkan aturan," kata Yogo kepada wartawan, Senin, 5 Juli.

Rata-rata bagian gelombang manusia itu pekerja. Di titik-titik penyekatan itu polisi harus memisahkan, mana mereka yang bekerja untuk sektor esensial dan mana yang bukan. Yang non-esensial terpaksa diputarbalik.

"Tapi mungkin ada tenaga kesehatan (nakes) atau ada yang termasuk bidang ini perbankan, yang terhambat sebelum masuk ke titik penyekatan, bahwa seolah tidak. Padahal kalau sudah masuk di titik itu, begitu dia bilang 'nakes,' pasti kita buka," tutur Yogo.

Yogo meminta masyarakat memahami kebijakan pembatasan ini. Dan bagi perusahaan, otoritas akan melakukan pemeriksaan ke kantor-kantor. Inspeksi dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan menaati peraturan.

"Sekaligus kita memeriksa kantor-kantor, mana yang masih belum tutup padahal tidak termasuk yang kritikal esensial. Termasuk juga aturannya, apakah dia WFH 100 persen atau WFO persen, atau boleh 100 persen WFO."

Implementasi kebijakan

Pada evaluasi hari Sabtu, 3 dan Minggu 4 Juli, otoritas mendapati masalah serupa: mobilitas manusia. Indikasi dari ketidakdisiplinan telah terlihat sejak itu sebenarnya, yang kemudian terbukti di hari Senin.

Jika pada Senin masyarakat keluar rumah untuk bekerja, pada dua hari di akhir pekan kemarin polisi mendapati masyarakat keluar rumah, bahkan tanpa kepentingan berarti. Yogo meminta masyarakat patuh.

"Mau berapa ribu pun petugas diturunkan ke jalan, kalau masyarakatnya tidak mau tertib ya tidak akan bisa. Jadi untuk menyukseskan PPKM Darurat ini harus ada kesadaran juga dari pihak masyarakat," kata Yogo.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Lilik Sumardi merespons kekusutan --penumpukan orang hingga kemacetan di sejumlah ruas jalan Ibu Kota-- dengan santai. Ia berharap masyarakat kapok keluar rumah.

"Memang pasti berisiko terjadinya kemacetan. Tetapi kami tetap menerapkan skema penyekatan. Biarin, supaya orang tahu kita serius tentang PPKM darurat. Masyarakat aja yang bandel," katanya kepada VOI, Senin, 5 Juli.

Sepekan yang krusial

Ada tiga strategi utama yang dilakukan banyak negara dunia untuk menangani sebaran varian Delta COVID-19. Pertama, penguatan testing, tracing, treatment (3T).

Kedua, mengakselarasi vaksinasi. Yang terakhir, pembatasan mobilitas dan interaksi. Sebagai salah satu strategi utama, maka pembatasan jadi amat krusial. Sepekan pertama adalah segalanya.

"Kan WFH ini diuji salah satunya. Ternyata belum seperti yang kita harapkan. Dengan WFH 100 persen yang kecualinya banyak ini, memang belum nendang," tutur epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman kepada VOI, Senin, 5 Juli.

"Pembatasan ini enggak mesti lockdown. Pembatasan seperti PPKM Darurat ini esensinya mengurangi pergerakan dan interaksi. Dan ini yang diuji. Seminggu, dua minggu ke depan kita lihat lah sejauh mana kita bisa membatasi pergerakan."

Jika gagal, skenario perburukan kondisi penularan COVID-19 akan makin memburuk. Jika banyak pemodelan ahli memprediksi akhir Juli sebagai puncak, kegagalan PPKM kali ini akan membuat situasi kritis COVID-19 di negeri ini terus berkepanjangan.

"Ketika kita gagal membatasi pergerakan ini, dengan gagal 3T dan vaksinasi, ya kita akan terus berjalan skenario perburukan kondisi ini akan terus terjadi," kata Dicky.

Dicky tak ingin sepesimis itu juga. Ia melihat ada peluang untuk mengendalikan penularan dari skema PPKM Darurat. Syaratnya, kebijakan ini harus diterapkan dengan komitmen dan konsistensi tinggi.

Pemerintah juga harus mengoptimalkan upaya lain, seperti 3T dan vaksinasi. Untuk 3T, pemerintah harus mengejar agar positivity rate dapat ditekan ke angka 5 persen.

Sementara untuk vaksinasi, pemerintah wajib mendorong vaksinasi segera menyentuh setidaknya 50 persen populasi. Dari sisi masyarakat, partisipasi jadi amat krusial.

"Intinya komitmen, konsistensi semua lapisan. Itu tuh kita pekerjaan rumah kita dari tahun lalu, setahun ini."

*Baca Informasi lain soal COVID-19 atau baca tulisan menarik lain dari Diah Ayu Wardani, Riky Adytia Pramana, Wardhany Tsa Tsia, dan Yudhistira Mahabharata.

BERNAS Lainnya