JAKARTA – Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) genap berusia 60 tahun. Sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, menghadapi beragam persoalan tentu sudah menjadi suatu keniscayaan. Sebagai refleksi, kami mencatat segala persoalan yang dihadapi sang presiden dalam setahun.
Bulan Juni tahun lalu, masih segar dalam ingatan kita saat sang presiden mencak-mencak menyoroti kinerja para menterinya. Ia bahkan mengancam akan merombak kabinetnya. Yang paling membuatnya geram adalah ketika para pembantunya itu tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi COVID-19.
Pidato kemarahannya itu terlontar pada 18 Juni. Sepuluh hari kemudian atau pada Minggu 28 Juni, rekaman videonya disebarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Nada suara Presiden Jokowi dalam video itu terdengar meninggi. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja kesehatan. "Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba!" cetus Jokowi.
Dalam video tersebut, Jokowi juga menyinggung pembagian bantuan sosial atau bansos yang belum mencapai 100 persen. "Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan, ini extra ordinary harusnya 100 persen."
Dua hari setelah video itu tersebar, Jokowi kembali berbicara mengenai krisis ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi. "Saya titip yang kita hadapi ini bukan urusan krisis kesehatan saja, tapi juga masalah ekonomi. Krisis ekonomi," tegas Jokowi lewat rekaman video yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 30 Juni 2020.
Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen secara year on year. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kontraksi ini dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid-19.
“Kalau kita lihat perekonomian di berbagai negara pada triwulan IV membaik dibanding sebelumnya meski harus kita akui perkembangannya masih lemah. Banyak indikator yang bisa dilihat, salah satunya indeks Purchasing Managers Index atau PMI yang menunjukkan penguatan di Oktober, namun kembali melemah November dan Desember,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers Jumat 5 Februari 2021.
Di tengah situasi pandemi yang masih menyelimuti warga Indonesia, pemerintah Jokowi dihadapkan dengan polemik kedatangan 156 tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Kendari Sulawesi Tenggara. Masalah ini mengundang pro dan kontra khususnya bagi masyarakat setempat.
Gubernur Sultra Ali Mazi seperti dikutip Liputan6 mengatakan kedatangan TKA China tak menjadi persoalan. Namun, sebelumnya ia sempat meminta ditunda lantaran pertimbangan suasna kebatinan masyarakat akibat pandemi.
Juli
Pada Juli, pemerintah Jokowi mendapat rapor merah dari pelaku usaha dalam menangani pandemi. Penilaian itu dijabarkan Lembaga Indikator Politik Indonesia dalam surveinya.
Seperti dikutip Detik, survei ini dilakukan terhadap 1.176 pengusaha pada tujuh sektor unggulan. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran mobil dan sepeda motor, serta pengangkutan dan pergudangan.
Di samping persoalan pandemi, pada 20 Juli Presiden Jokowi secara resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite. Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kebijakan ini merupakan buntut dari kemarahan Jokowi karena jajarannya tak bekerja maksimal dalam mengatasi krisis akibat pandemi. Dia bilang akan mengambil langkah tak biasa untuk mempercepat penanganan krisis ini. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi.
Agustus
Memasuki Agustus, Jokowi mencuri perhatian masyarakat ketika berpidato dengan mengenakan pakaian adat khas Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jumat, 14 Agustus 2020. Namun sayang, isi pidatonya dianggap banyak bertentangan dengan kondisi yang sedang terjadi.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) misalnya, menilai pidato Jokowi tentang hukum, HAM, anti korupsi dan demokrasi hanya sekadar lip service dan formalitas. "YLBHI menemukan hal ini justru ditabrak dan diabaikan, beberapa contoh di antaranya, pemilihan pemimpin KPK yang bermasalah dan Revisi UU KPK menunjukkan proses pelemahan KPK semakin jelas," menurut keterangan tertulis YLBHI dikutip Pikiran Rakyat.
Selain itu, persoalan lain yang dihadapi Jokowi di bulan kemerdekaan RI adalah tentang penunjukan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Semua bermula ketika presiden melantik anggota KKI di Istana Negara pada Rabu 19 Agustus 2020.
Ada 17 orang anggota yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan KKI. 10 orang berasal dari lima Asosiasi dan Organisasi Profesi Dokter, tiga orang wakil dari tokoh masyarakat, dua orang perwakilan Kemenkes dan dua orang perwakilan Kemendikbud.
Penolakan paling keras muncul dari Ikatan Dokter Indonesia. Dikutip Tempo, Wakil Ketua Umum PB IDI, Slamet Budiarto, menyatakan dua anggota Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2020-2025 yang dilantik Jokowi bukanlah perwakilan dari organisasi mereka. Dua anggota itu adalah Putu Moda Arsana dan Dollar.
"Itu bukan nama usulan kami. IDI sudah mengajukan empat nama, dicoret semua (oleh Menkes). Lucunya (mereka yang dilantik), tetap ditulis wakil dari IDI," ujar Slamet kepada Tempo.
September
Hal lain yang menimbulkan kontroversial adalah ketika Jokowi menolak Pilkada Serentak 2020 ditunda dan tetap digelar Desember 2020. Pasalnya, menurut Jokowi Pilkada 2020 tak bisa menunggu kepastian kapan pandemi berakhir.
"Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid ini berakhir," ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas tentang lanjutan pembahasan 'Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak' seperti yang disiarkan di akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 8 September.
Jokowi menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah penyelenggaraan pilkada. Menurutnya, keberhasilan untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi terjadi jika permasalahan kesehatan berhasil ditangani.
Selain itu, seperti kita tahu, di setiap bulan September isu Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu berhembus. Meski lembaga tersebut sudah dibubarkan pada 1965, "hantu-hantu"nya seolah masih bergantayangan dan dipolitisir.
Kali ini, isu komunisme disinggung dalam surat terbuka Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada Jokowi. Surat tersebut berisi keprihatinan KAMI soal kebangkitan PKI gaya baru yang ada di Indonesia. Mereka menyebut komunisme telah masuk ke lingkaran eksekutif dan legislatif.
Atas dasar ini, KAMI menyampaikan 3 tuntutan kepada Jokowi. Mereka meminta pemerintah mencabut RUU HIP dari Prolegnas, menindak PKI gaya baru hingga menayangkan kembali film G30S/PKI.
Orang dekat Jokowi, Menko Polhukam, Mahfud MD turut mengomentari isu yang komunisme dan ajakan menonton film G30S/PKI seperti yang diminta KAMI. Ia mengaku selalu menonton film tersebut. Meski begitu bukan berarti Mahfud penasaran dengan sejarah PKI. Mahfud hanya memuji film itu merupakan salah satu karya yang baik.
"Saya selalu nonton film tersebut tapi bukan ingin tahu atau meyakinkan tentang sejarah PKI. Saya selalu nonton karena ia adalah karya film yang bagus artistik dan dramatisasinya," ucap Mahfud dikutip Kumparan.
Oktober
Oktober adalah bulan mencuatnya polemik Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Draf finalnya diserahkan kepada Jokowi pada Rabu 14 Oktober 2020. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jokowi tidak takut ambil risiko demi terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian.
"Presiden Jokowi memlih untuk tidak takut mengambil risiko. Mengambil jalan terjal dan menanjak," kata Moeldoko dalam keterangan pers Sabtu 17 Oktober 2020.
Namun pelembagaan UU Cipta Kerja ini memantik protes luas dari berbagai elemen masyarakat. Pada 20 Oktober misalnya, lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa dan pawai di Jakarta.
Aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. Beberapa polemik yang ramai diperbincangkan terkait UU ini antara lain soal jam kerja, upah minimum sektoral, dan hak cuti.
November
Puncak dari polemik UU Cipta Kerja Omnibus Law adalah ketika Presiden Jokowi akhirnya menandatangani beleid tersebut. Seperti dikutip Bisnis, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menandatangani beleid tersebut pada 2 November 2020 dengan nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki total 1.187 halaman.
Di samping banjir kritik karena UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi juga sempat mendapat banyak pujian karena telah mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena telah menghina agama Islam. Sikap tegas itu sontak diapresiasi banyak pihak.
Salah satunya dari Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). "DPP KNPI mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang mengecam Macron karena telah menghina agama Islam,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, Minggu 1 November 2020.
Desember
Pada Desember Presiden Jokowi kembali dihadapkan masalah besar. Salah satu pembantunya, eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tersandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19. Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu 6 Desember 2020.
Sementara itu, nama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga turut disebut-sebut terseret dalam kasus suap penyaluran bansos. Nama Gibran disebut dalam pemberitaaan investigasi Majalah Tempo yang menyebut calon Wali Kota Solo itu disebut merekomendasikan PT Sri Rezeki Isman (Sritex) dalam pengadaan goodie bag bansos untuk Kementerian Sosial. Namun sampai sekarang dugaan tersebut masih belum terbukti.
Sampai akhirnya, Presiden Jokowi merombak kabinetnya pada Selasa 22 Desember 2020. Salah satu yang ditunjuk Jokowi untuk mengisi kabinetnya adalah mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara.
Januari
Mengawali tahun 2021, Presiden Jokowi menyatakan ketegasan pemerintah dalam membubarkan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Hal ini juga menjadi salah satu nilai yang mendongkrak tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi. Sebuah survei yang dilakukan oleh Voxpopuli Research Center menunjukkan angka kepuasan sebesar 72,8 persen, mengalami kenaikan dari survei sebelumnya yang dilakukan pada Oktober 2020 dengan hasil 64,7 persen.
Kemudian pada 13 Januari Presiden Jokowi menerima suntikan dosis pertama vaksinasi COVID-19. Kegiatan itu disiarkan secara langsung melalui live streaming di akun Sekretariat Presiden. Meski vaksinasi sudah berjalan, angka kasus COVID-19 di Indonesia masih meningkat hari demi hari.
Sehari sebelum Indonesia mencatat satu juta kasus COVID-19, tepatnya tanggal 25 Januari, Presiden Jokowi mengucap syukur saat memberi sambutan secara virtual pada Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI). Menurutnya pemerintah telah mengatasi dua krisis akibat pandemi: kesehatan dan ekonomi.
Beberapa orang menganggap komunikasi Jokowi ini denial alias penuh penyangkalan. Direktur Center for Media and Democracy, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menyebutkan pernyataan Presiden Jokowi itu tidak menunjukkan empati kepada publik.
Februari
Pada bulan kedua tahun 2021 ini, Presiden Jokowi mengeluarkan beberapa Peraturan Presiden (Perpres) yang menuai pro dan kontra di publik. Yang pertama adalah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perpres ini mengatur seputar izin investasi miras. Dan yang kedua adalah Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Perpres ini mengatur penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyadari munculnya pembahasan soal kritik yang berujung pidana alias pelaporan ke polisi. Hal ini membuat Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cermat menangani laporan UU ITE.
“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini. UU ITE ini. Karena di sini lah hulunya. Hulunya ada di sini…revisi,” tegas Jokowi dalam pernyataan lewat YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 15 Februari 2021.
Maret
Dilansir dari DW, setelah mendapat masukan dari ulama, ormas-ormas, dan juga dari provinsi dan daerah, Presiden Jokowi memutuskan mencabut perpres soal izin investasi miras pada 2 Maret 2021.
2 hari berselang yakni pada tanggal 4 Maret 2021, pernyataan Jokowi kembali menyita perhatian masyarakat. Seperti dikutip Kompas, Presiden Jokowi meminta sikap mencintai produk dalam negeri untuk lebih digaungkan, bahkan ia meminta agar kebencian pada produk-produk luar negeri juga digaungkan. Pernyataan ini dianggap tidak sejalan dengan kebijakan membuka pintu bagi produk dan investasi asing.
Menyusul hal tersebut, Jokowi menyatakan dukungan penuh atas inovasi vaksin COVID-19 yang tengah dikembangkan di tanah air yaitu Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Jokowi hanya mengingatkan bahwa seluruh produk vaksin yang dikembangkan harus sesuai dengan kaidah saintifik sehingga menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu.
Sedangkan untuk menanggapi polemik impor beras yang berkembang di masyarakat, Presiden Jokowi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras sampai bulan Juni 2021. Dia memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap beras dari petani lokal. Hal ini diungkapkan pada tanggal 26 Maret lewat tayangan Youtube Sekretariat Presiden.
Isu rencana amandemen UUD NKRI 1945 untuk menambah masa jabatan presiden juga santer terdengar. Menjawab hal itu, pada 15 Maret Jokowi kembali menegaskan dirinya tidak memiliki niat menjadi presiden tiga periode. Di sisi lain, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi, kepemimpinan Jokowi akan mewariskan utang sebesar Rp10.000 triliun kepada presiden Indonesia selanjutnya. Utang tersebut merupakan gabungan dari utang pemerintah dan juga utang badan usaha milik negara (BUMN) yang mana per Februari 2021 tercatat sudah mencapai Rp6.361 triliun.
April
Pada tanggal 3 April, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi saksi pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mereka hadir secara langsung dalam acara akad nikah yang diselenggarakan di Hotel Raffles, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Hal ini sontak menjadi sorotan dan dinilai tidak memberikan contoh yang baik dalam penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Namun pada 16 April, Presiden Jokowi menegaskan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 yang jatuh pada tanggal 6-17 Mei berlaku untuk seluruh masyarakat.
Kemudian pada 26 April melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB). Perintah ini disampaikan setelah Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur akibat kontak tembak dengan KKB pada Minggu sore, tanggal 25 April.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga memastikan 53 awak kapal selam KRI Nanggala yang tenggelam di perairan utara Bali pada 24 April mendapatkan kenaikan pangkat dan bintang jasa sebagai bentuk penghormatan.Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri prajuri KRI Nanggala-402 hingga jenjang pendidikan S1.
Pada bulan April ini juga tepatnya tanggal 28, Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ia mengumumkan dua kementerian baru, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang dipimpin menteri Nadiem Makarim, serta Kementerian Investasi yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Presiden Jokowi juga melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggantikan Bambang Brodjonegoro.
Mei
Potongan pidato Presiden Jokowi kembali menciptakan ‘keramaian’ di masyarakat. Dalam video bertajuk '05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia' yang diunggah oleh akun YouTube Kementerian Perdagangan pada 5 Mei 2021, Presiden Jokowi menyebutkan beberapa makanan khas daerah dan mengajak masyarakat untuk memesannya secara online saja pada masa libur lebaran. Salah satu yang disebutkan adalah Bipang Ambawang dari Kalimantan yang mana diketahui haram dikonsumsi oleh umat Islam. Alhasil tagar #Bipang masuk dalam jajaran trending topic di Twitter.
Menyusul pada 19 Mei 2021, Presiden Jokowi mengalami kepleset lidah dan keliru menyebut Kota Padang sebagai provinsi. Hal ini terjadi saat ia meninjau lokasi pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Bangkinang. Pernyataan Jokowi tersebut kemudian diklarifikasi oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang menyebutkan maksud Jokowi adalah Provinsi Sumatera Barat.
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencapai puncaknya pada bulan Mei ini. Presiden Jokowi turut bersuara soal tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK terkait alih status ASN dan terancam diberhentikan. Menurut Jokowi, ketidaklulusan 75 pegawai KPK pada asesmen TWK tak serta merta menjadi dasar pemberhentian.
“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk merancang tindak lanjut yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” kata Jokowi dalam pernyataan yang dikutip lewat YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 17 Mei.
Juni
Pada 9 Juni lalu, Presiden Jokowi memeriksa perkembangan Lintas Rel Terpadu atau Light Rapid Transit (LRT) yang akan melintas di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Dia mengungkapkan harapannya LRT ini bisa mulai diujicoba pada April 2022 sebelum dioperasionalkan pada Juni 2022, dan nantinya akan terintegrasi dengan bus Transjakarta, MRT, stasiun kereta, dan bandara.
Kemudian sehari setelahnya yaitu tanggal 10 Juni, Presiden Jokowi berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok dan menerima langsung keluhan dari para sopir kontainer yang sehari-hari bekerja hilir mudik di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja. Mendengar cerita dari pada sopir, Jokowi langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia pun mengaku akan terus mengikuti perkembangan penyelesaian masalah ini.
Selain itu, angka kasus COVID-19 kembali melonjak tajam pada bulan Juni 2021. Jokowi mengatakan ini merupakan ujian berat yang masih harus dihadapi Indonesia.
Dan kemarin, 23 Juni, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Ia juga meminta siapapun tanpa terkecuali untuk segera melaksanakan vaksin COVID-19 jika sudah mendapatkan kesempatan agar Indonesia segera meraih kekebalan komunitas atau herd immunity. Dia meminta masyarakat tak menggunakan alasan apapun untuk tidak melaksanakan vaksin, termasuk dalih dilarang agama.
*Baca Informasi lain tentang JOKO WIDODO atau baca tulisan menarik lain dari Ramdan Febrian Arifin.
