Ironi Pengadaan Motor Listrik BGN di Tengah Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah menjadi sorotan. Pengadaan ini disebut tidak sesuai dengan narasi efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi perbincangan publik seusai beredar kabar terkait pengadaan motor listrik untuk mendukung program Badan Bergizi Gratis (MBG).

Beberapa hari ke belakang, beredar video sebuah gudang yang penuh sepada moto listrik dengan logo BGN. Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan ribuan motor tersebut untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi kepala SPPG. Ia juga menjelaskan, pengadaan motor itu merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Hingga saat ini pengadaan sudah 21.801 unit terealisasi dari 25 ribu unit yang dipesan.

Dadan menyebut motor listrik tersebut belum didistribusikan kepada pihak terkait. Sepeda motor tersebut masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

“Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor,” kata Dadang, mengutipAntara.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai pengadaan ribuan motor untuk operasional MBG adalah anomali tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Harga Kemahalan

Ini bukan pertama kali program andalan Presiden Prabowo menjadi sorotan khalayak, sejak pertama kali diluncurkan pada Januari 2025. Sejauh ini, belum ada kejelasan soal merek motor listrik dibeli BGN. Namun menurut kabar yang bereda di media sosial, motor listrik tersebut memiliki kemiripan dengan Emmo JVX GT.

Begitu pula soal harga yang tidak transparan, meski sejumlah sumber menyebut harganya dibanderol Rp56,8 juta per unit.

Minimnya informasi terkait motor listrik yang rencananya dibagikan kepada kepala SPPG ini menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk pengamat otomotif Ridwan Hanif Rahmadi. Hingga kini, kata dia, belum ada unit motor listrik Emmo yang terlihat di publik atau diuji coba oleh media.

Bahkan setelah penelurusan yang ia lakukan melalui berbagai platform digital seperti YouTube dan Instagram juga tidak ditemukan ulasan maupun dokumentasitest drivedari media otomotif mana pun.

Pemberitaan mengenai motor Emmo ini baru terjadi setelah viral di media sosial. Dengan spesifikasi dan harga yang beredar di media, menurut Ridwan pasar motor listrik nasional sebenarnya sudah memiliki banyak pilihan produk lokal yang lebih kompetitif, baik dari segi harga maupun performa.

Senada, Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menilai pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh BGN adalah ironis. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah menggaungkan penghematan anggaran. Ia pun mencium kejanggalan dengan nilai pengadaan yang fantastis.

Dengan perhitungan harga motor per unit Rp50 juta, Uchok menduga anggaran pengadaan motor listrik BGN mencapai Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit, meski Dadan menegaskan pengadaan motor tahun lalu hanya 25 ribu unit. Angka tersebut dibilang tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasar.

“Ini jelas mahal sekali. Dengan jumlah pembelian sebesar itu, seharusnya harga bisa jauh lebih murah,” ujarnya.

Operasi Senyap

Uchok juga menyoroti soal pengadaan motor listrik ini yang menggunakan sistem e-purchashing, yaitu cara kementerian/lembaga membeli barang atau jasa secara langsung melalui katalog online resmi negara, tanpa lelang atau tending.

Secara sederhana, e-purchaging dapat dikatakan belanja di marketplace, tapi khusus pemerintah. Meski dibenarkan secara hukum karena bertujuan agar pengadaan lebih cepat dan simple, namun Uchok melihat sistem ini justru sulit terdeteksi oleh publik.

“Pengadaan motor ini menggunakan sistem e-puchashing agar senyap dan tidak bisa dipantau oleh publik, dan ini berhasil,” Uchok menegaskan.

Tak hanya itu, ia juga menyentil narasi efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah. Pengadaan motor listrik dengan nilai fantastis dan minim transparansi ini dinilai bertolak belakang dengan semangat pengematan anggaran.

“BGN jauh dari efisiensi anggaran. Hanya membuang duit saja ketika fiskal lagi menurun motor. Borong motor ini harus disidik oleh aparah hukum, harganya terlalu mahal, dan mencurigakan,” tegasnya.

Sementara itu, di tengah riuh kabar pengadaan puluhan ribu motor listrik BGN, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pihaknya penah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program MBG. Terkait pengajuan anggaran tahun ini, ia menegaskan belum tahu secara pasti dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Namun yang pasti, ia menegaskan pemerintah ingin memastikan fokus utama program MBG tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.

"Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup," tandasnya.