Motor Listrik untuk Kepala SPPG Tuai Polemik, Purbaya Akui Ada Miskomunikasi

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya kesalahpahaman informasi terkait rencana pengadaan ribuan sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional untuk para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Purbaya menjelaskan bahwa ia sebelumnya menerima laporan dari jajarannya yang menyebutkan bahwa rencana pengadaan tersebut telah ditolak.

Namun, lanjutnya, belakangan diketahui bahwa sebagian usulan pengadaan sempat mendapatkan persetujuan.

Ia menuturkan bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi internal, sehingga informasi yang diterimanya tidak sepenuhnya akurat.

"Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya, seingat saya, saya tanya sudah ditolak. Tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos," ujarnya kepada awak media, Kamis, 9 April.

Selain itu, ia juga menduga bahwa proses pengajuan pengadaan tersebut bisa saja telah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

"Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya enggak tahu," katanya.

Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa untuk tahun ini tidak ada lagi rencana pengadaan sepeda motor listrik bagi Kepala SPPG.

Dia menegaskan bahwa kebijakan ke depan tidak akan melanjutkan program tersebut, meskipun tetap membuka kemungkinan untuk evaluasi di masa mendatang.

"Tapi nanti kita lihat lagi ke depan, tapi yang jelas ke depan tidak ada lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengakui program itu memang sudah masuk dalam rencana dan anggaran 2025, namun realisasinya tidak sepenuhnya sesuai target.

Dadan menyebut, dari target 24.400 unit, yang terealisasi sekitar 21.800 unit. “Motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 April.Panduan Kota & Daerah

Soal harga, Dadan membantah angka Rp58 juta per unit yang ramai dibicarakan. Ia menyebut harga pasar sekitar Rp52 juta, sementara BGN membeli di kisaran Rp42 juta per unit.

“Harga pasaran 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah 42 juta di bawah harga pasaran,” katanya.

Motor listrik itu akan digunakan untuk operasional petugas SPPG, terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat. Dadan menegaskan, fungsi utamanya untuk menjangkau desa dan daerah terpencil yang hanya bisa dilalui motor.

“Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit,” ujarnya.

Dia juga membantah anggapan pembelian ini tidak mendesak. Menurutnya, kebutuhan operasional di lapangan menjadi alasan utama.

“Program ini menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa yang hanya bisa dengan motor,” kata Dadan.