Pernah Terganjal Kasus Foto Mesum, Mampukah Menpan RB Abdullah Azwar Anas Mengubah Potret Birokrasi di Indonesia?

JAKARTA - Pasca Tjahjo Kumolo wafat pada 1 Juli 2022, posisi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) definitif kosong. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas sambil mencari pengganti yang tepat. Akhirnya terpilih politikus PDIP yang juga mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Nama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mungkin tidak diperhitungkan sebelumnya untuk mengisi posisi tersebut. Sebab, para elite partai banteng moncong putih sebagai pemilik kursi Menpan RB hampir tak pernah menyebutkan namanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat, dalam pernyataannya kepada awak media pada 4 Juli 2022, pun tidak mencantumkan nama Abdullah Azwar Anas. Dia menilai yang berpeluang mengisi kursi Menpan RB adalah Hasto Kristiyanto, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, dan Ahmad Basarah.

“Yang punya kewenangan itu Ibu Ketum, tapi yang menentukan itu Presiden. Yang jelas, partai akan mendukung penuh tugas-tugas dari Presiden dan menyukseskan program-program beliau sampai dengan akhir masa jabatan," jelasnya.

Mendengar namanya digadang-gadang mengisi kursi Menpan RB, Hasto langsung menepisnya. Sekjen PDI Perjuangan ini pun membantah bila partai akan menunjuk Olly Dondokambey. Namun, Hasto tidak mau membocorkan siapa yang diusulkan oleh Megawati.

"Ya nama-nama kan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan Bapak Jokowi, sudah mengadakan dialog yang cukup panjang, nama-nama sudah disampaikan dan dalam dialog itu kan juga dibahas hal-hal yang lain," kata Hasto, Minggu 28 Agustus 2022, dilansir dari VOI.

Akhirnya, pada 6 September 2022, Hasto mengakui Azwar Anas lah yang dipilih Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Menpan RB. Azwar Anas dilantik oleh Presiden Jokowi pada 7 September 2022.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Abdullah Azwar Anas saat mengucapkan sumpah jabatan.

Kasus Foto Mesum

Pasca dilantik, nama Abdullah Azwar Anas menjadi perbincangan warganet. Tak sedikit yang menguak kisahnya semasa mencalonkan diri sebagai Cawagub Jawa Timur pada 2019.

“Ini gimana maksutnya pak @jokowi. Apa sih prestasi @AzwarAnas_A3? Justru dia kan sempet terseret-seret foto mesum dulu, nah klo benar berarti moralnya jelek,” kicau @danu_budiyono, Rabu (7/9).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memang sempat tersandung isu foto mesum. Foto ini telah beredar pada 2018 dan semakin viral ketika dia mengikuti Pilkada Jawa Timur sebagai Cawagub mendampingi Gus Ipul.

Menurut Azwar Anas, foto tersebut adalah kampanye hitam untuk membunuh karakternya. Tak hanya di Pilgub Jatim, teror foto juga pernah dialaminya ketika Pilkada Banyuwangi untuk periode kedua pada 2015.

“Teror foto sudah biasa,” kata Azwar Anas pada 8 Januari 2018 seperti dilansir dari Tempo.co.

Istri Azwar Anas, Ipuk Fiestiandani pun tak terlalu menggubris foto-foto tersebut. “Sebagai istri politikus, saya harus siap menerima risiko apapun dan tetap mendukung langkah yang dilakukan suaminya. Hal-hal seperti ini bisa kami terima.”

Bukannya melapor ke kepolisian, dia lebih memilih mundur sebagai Cawagub. Dia beralasan tidak ingin mencederai Pilgub Jawa Timur yang seharusnya menjadi momen pertarungan ide, gagasan, dan program.

Sandungan dalam politik, menurut Pengamat Komunikasi dari Uhamka, Said Romadlan biasa terjadi. Namun, yang harus digarisbawahi adalah rekam jejak kinerjanya sebagai Bupati Banyuwangi kala itu.

“Bila melihat perubahan yang banyak dia lakukan selama 2 periode menjadi bupati Banyuwangi, saya kira Jokowi tepat memilih Azwar Anas menjadi Menpan RB,” ucapnya kepada VOI, Jumat (9/9).

Dengan bekal pengalaman itulah, Said berharap Azwar Anas bisa mengubah mentalitas para birokrat yang sejak dulu dianggap terlalu santai dan enggan melayani menjadi birokrat-birokrat yang tangguh dan responsif.

“Ya, kita tahu lah budaya organisasi birokrat di Indonesia seperti apa. Sampai muncul stigma kalau bisa lambat kenapa harus cepat. Ya memang kondisinya begitu, malas, persaingan untuk prestasi rendah, tapi tuntutannya banyak. Prinsip ini yang harus diubah,” tutur Said.

Sejak dulu, hanya birokrasi yang tak pernah tersentuh reformasi. Sejauh ini, reformasi birokrasi hanya sebatas slogan. Realitasnya banyak birokrat masih malas, masih korupsi, tidak menerapkan merit sistem, dan tidak netral.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Review, Ujang Komarudin, birokrasi adalah pondasi dasar negara. Inilah yang menjadi tugas penting Azwar Anas sebagai Menpan RB.

“Tantangan, situasi, dan birokrasi sebagai menteri tentu berbeda dengan bupati.  Kita lihat nanti, kinerjanya sebaik menjabat bupati atau tidak. Tapi, saya melihat positif ketika PDI Perjuangan mengusulkan nama Azwar Anas, dia sebagai tokoh muda partai yang punya banyak prestasi ketika menjadi bupati,” imbuh Ujang kepada VOI, Jumat (9/9).

Kinerja di Banyuwangi

Pemkab Banyuwangi pada era Azwar Anas memang kerap melakukan beragam terobosan. Termasuk di sektor pariwisata dengan menggelar event seperti Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen bersama dengan event-event lainnya yang dikemas dalam perayaan Banyuwangi Festival.

Azwar Anas pun sampai membangun Bandar Udara Blimbingsari yang menjadi Bandara Internasional Banyuwangi saat ini, untuk mendukung sektor pariwisata dan perdagangan. Juga, sektor pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan gratis.

Tak heran bila pada masa kepemimpinan Azwar Anas, Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini mampu meraih banyak prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak.

Banyuwangi berhasil menjadi kabupaten pertama yang meraih nilai A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), menjadi kabupaten terbaik layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian PANRB pada 2019, bahkan di tingkat internasional juara United Nations World Tourism Organization (UNWTO) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia.

“Kerja keras Azwar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Banyuwangi hingga ke level 7,5 persen pada 2019. Sementara pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi meningkat dari hanya Rp20,86 juta (2010) menjadi Rp51 juta per tahun (2019),” tulis Situs Kemenpan RB.

Presiden Jokowi pun mengakui, “Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung melihat ke sana saat itu inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mal. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas.”

Melansir dari situs Sekretariat Presiden, Abdullah Azwar Anas juga ingin agar ke depannya birokrasi bisa naik tingkat melalui digitalisasi pada tiga bidang, yaitu struktur, budaya, dan kompetensi. Menurutnya hal tersebut sangat penting dan mendasar.

“Digitalisasi di tiga sektor ini tentu akan sangat mendasar dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, apalagi sudah ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya in sha Allah akan maksimal,” tandas Abdullah Azwar Anas.