JAKARTA - Pada Rabu, 18 Desember kemarin, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimakzulkan oleh DPR. Sebanyak 230 anggota DPR sepakat untuk mengusir Trump dari Gedung Putih.
Pemakzulan tersebut dilakukan lantaran Trump dianggap terbukti menyalahgunakan jabatan untuk menekan Ukraina. Meski demikian, Trump masih bisa ikut Pemilu AS yang akan diselenggarakan pada 2020 mendatang.
Sejatinya, Trump bukan presiden pertama yang dimakzulkan oleh DPR. Beberapa negara di dunia pernah melakukan pemakzulan terhadap pemimpinnya karena berbagai hal.
1. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye
Park Geun-hye adalah presiden wanita pertama di Korea Selatan (Korsel). Pada 2012, Geun-hye berhasil mengalahkan oposisi yaitu Moon Jae-in yang kini menjabat sebagai presiden.
Pemakzulan Park Geun-hye bermula dari pertemanan Park Geun-hye dengan Choi Soon-sil. Park Geun-hye yang merupakan anak dari mendiang Presiden Korsel Park Chung-hee, berteman dengan Choi Soon-sil yang merupakan anak penasihat spiritual Park Geun-hye.
Pertemanan tersebut terjalin disebut-sebut juga bagian dari Park Geun-hye membayar utang budi kepada mendiang penasihat spiritualnya tersebut.
Saking dekatnya kedua orang tersebut, Park Geun-hye membocorkan rahasia negara kepada Choi Soon-sil. Bahkan sebuah stasiun TV di Korsel, JTBC, berhasil mengungkap sebuah informasi di tablet milik Choi Soon-sil yang berisikan pidato-pidato Park Geun-hye yang Soon-sil edit atas keinginannya.
Choi Soon-sil juga terlibat dalam kebijakan-kebijakan presiden, hingga jadwal konferensi pers presiden semua dikendalikan oleh Choi Soon-sil. Tak hanya itu, Choi Soon-sil menggunakan kedekatannya dengan orang nomor satu di Korsel untuk memeras pengusaha-pengusaha agar mau bekerja sama atau memuluskan urusan bisnisnya.
Ia juga memeras perusahaan smartphone raksasa, Samsung, agar mengucurkan dana kepada dua yayasan nirlaba miliknya. Pada 31 Oktober 2016, Choi Soon-sil akhirnya ditahan oleh aparat hukum Korsel atas tuduhan penggunaan uang negara untuk kebutuhan pribadi dan tindak pemerasan.
Warga Korsel yang geram akan sikap Park Geun-hye yang memuluskan segala urusan Choi Soo-sil memaksanya mundur dari jabatannya sebagai presiden. Lewat mekanisme voting, Park Geun-hye dimakzulkan dan secara resmi digulingkan pada Maret 2017.
Park Geun-hye menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Korsel yang dipaksa mundur dari jabatannya. Setelah kehilangan kekebalan hukumnya, Par Geun-hye didakwa atas penyuapan, penyalahgunakan kekuasaan negara, dan membocorkan rahasia negara.
2. Presiden Filipina Joseph Ejercito Estrada
Masa jabatan Presiden Filipina Joseph Estrada tidak terlalu lama. Pada 1998 ia berhasil menjadi presiden melalui pemungutan suara. Namun pada Oktober 2000 skandal korupsi yang melibatkan Estrada beredar. Estrada dilaporkan telah menerima suap bernilai jutaan dolar.
Pada November 2000, Senat Filipina menyelenggarakan persidangan pemakzulan, tetapi pengadilan tersebut sempat ditunda setelah beberapa senator tidak menunjukkan bukti tindak korupsi Estrada.
Pada 20 Januari 2001, Estrada akhirnya digulingkan di tengah protes massa. Wakil presidennya, Gloria Macapagal Arroyo, naik ke kursi kepresidenan.
Estrada kemudian dibawa ke pengadilan dengan tuduhan penjarahan (korupsi besar-besaran) dan dituduh telah memperoleh lebih dari USD80 juta melalui suap dan transaksi sarat akan korup. Estrada menyebut tuduhan tersebut bermotivasi politik.
Pada September 2007 Estrada dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maksimal 40 tahun penjara. Namun pada November, Estrada mendapatkan amnesti dari Presiden Arroyo.
3. Presiden Venezuela Carlos Andrés Pérez
Setelah belajar hukum di Caracas, Carlos Andrés Pérez memutuskan untuk tidak menjadi pengacara dan langsung terjun ke dunia politik. Perez melihatnya sebagai jalan menuju kekayaan, ketenaran, dan dikelilingi oleh wanita yang glamor.
Dikutip dari Independent, Jumat 20 Desember 2019, Perez terkenal akan jambang lebatnya, pakaian yang terlalu ketat, dan gaya hidupnya yang dikeliingi oleh wanita-wanita.
Meski demikian, Perez tetap memiliki tujuan mulia; membuat negara yang kurang dikenal menjadi pemain di dunia. Perez pertama kali memimpin Venezuela pada 1974 dan berhasil membuat industri minyak di Venezuela melejit hingga mendapat julukan "Saudi Venezuela".
Pada 1991, George H.W Bush bahkan menggambarkan Pérez sebagai "salah satu pemimpin demokrasi besar di belahan bumi".
Namun, keberhasilan tersebut tidak menjamin ia kembali berhasil di periode kedua. Pada periode kedua kepemimpinannya yang dimulai pada 1989, Perez mendapatkan cobaan. Langkah-langkah penghematannya menyebabkan kerusuhan di mana-mana yang menelan ratusan korban.
Pada 1992, seorang letnan kolonel tentara melakukan kudeta militer namun tidak berhasil. Kerusuhan yang terus menerus terjadi sepanjang tahun membuat pihak kongres turun tangan. Pada 20 Maret 1993, Jaksa Agung Venezuela Ramón Escovar Salom mendakwa Presiden Venezuela Carlos Andrés Pérez atas penggelapan dana sebesar 250 juta bolivar.
Masalah ini awalnya terkuak pada November 1992 oleh jurnalis José Vicente Rangel. Pérez dan para pendukungnya mengklaim uang itu digunakan untuk proses pemilu di Nikaragua. Namun setelah dilakukan penginvestigasian, terungkap bahwa uang itu digunakan untuk mendukung dan menyewa pengawal untuk Presiden Nikaragua Violeta Chamorro.
Pada 21 Mei 1993, Mahkamah Agung menganggap tuduhan itu sah dan pada hari berikutnya, Senat memutuskan untuk memakzulkan Pérez. Pérez awalnya menolak untuk mengundurkan diri, tetapi setelah 90 hari, Kongres Nasional berhasil menggulingkan Pérez. Selain dimakzulkan, Perez juga ditempatkan di tahanan rumah selama dua tahun.
