Para Ketua DPD PDIP Ini Mengaku Tak Mau Urusi Capres Sebelum Megawati Tentukan

JAKARTA - Sejumlah para Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku tak mau mengurusi pengusungan calon presiden Pemilu 2024 sebelum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menentukan siapa capres tersebut.

Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional (Rakor Prakernas) di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud mengaku bahwa seluruh kader PDIP di Aceh menyerahkan sepenuhnya keputusan capres di tangan Megawati.

"Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," kata Muslahuddin pada Minggu, 31 Oktober.

Kemudian, Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat menganggap kabar dukungan kepada kader PDIP untuk menjadi capres adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.

Oleh sebab itu, ia mengatakan perhatian utama DPD PDIP NTB saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.

"Kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," ungkap Rachmat.

Selanjutnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan pihaknya masih fokus memperkuat konsolidasi kepartaian dan pemenangan PDIP dalam Pemilu 2024.

Bagi kader PDIP Jabar, lanjut Ono, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Justru Hal-Hal yang disebut terakhir lah yang lebih krusial dilakukan.

"Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu Ketua umum," ucapnya.