Belajar dari Bung Karno Go to Hell with Your Aid, PDIP Pastikan Beasiswa Jokowi-SBY Tak Bermuatan Politik

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pemberian beasiswa kajian akademis untuk membandingkan kinerja antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak bermuatan politik.

"Beasiswa yang diberikan juga tidak ada muatan kepentingan politik. Kami belajar dari sikap Bung Karno yang menegaskan Go to hell with your aid, ketika bantuan asing mau mendikte kedaulatan bangsa. Jadi peneliti dengan metode penelitian mix method tersebut justru dituntut untuk kedepankan kaidah ilmiah demi kebenaran akademis," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 Oktober.

Dia juga menjelaskan pemberian beasiswa itu murni diberikan untuk memperkuat tradisi akademik di dalam partai. Tak hanya itu kajian ini dirasa penting dan dapat menjadi bagian dari pendidikan politik untuk meninjau karakter pemimpin bangsa.

Hasto berharap pemberian beasiswa ini akan membuat diskursus kepemimpinan yang strategis makin bergema di kampus. Selain itu, dia berharap hal ini makin mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki ideologi berdasarkan Pancasila dan memiliki kultur kepemimpinan.

"Kepemimpinan strategis tersebut merupakan bauran antara ketegasan, kedisiplinan, konsistensi, dan sekaligus kemampuan memberikan inspirasi bagi seluruh komponen bangsa untuk bergerak satu arah menuju kejayaan bangsa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan antusiasme para pendaftar menunjukkan bagaimana kepemimpinan Presiden itu menentukan arah masa depan bangsa dan negara.

"Jadi hal tersebut akan sangat positif untuk pembelajaran bersama, termasuk bagi PDI Perjuangan. Sebab research based policy inilah yang harus dikedepankan, termasuk oleh PDI Perjuangan," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Hasto menawarkan beasiswa kepada pihak manapun yang berminat mengkaji perbandingan kinerja Presiden Jokowi dengan Presiden SBY. Tawarin ini untuk menghindari klaim sepihak yang berpotensi menjadi rumor politik.

Dia mengatakan, kajian akademis bisa menggunakan aspek kuantitatif untuk membandingkan pembangunan infrastruktur di era Jokowi dan SBY.

"Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dengan Presiden SBY. Sehingga tidak menjadi rumor politik, tapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan aspek objektivitasnya," kata Hasto.

"Misalnya, bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itukan bisa dilakukan penelitian yang objektif," imbuhnya.

Adapun jumlah pendaftar beasiswa ini sudah mencapai puluhan orang yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, dan University Sains Malaysia.

Adapun kajian penelitian, di antaranya mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, kelembagaan organisasi pemerintahan dan lainnya.