PDIP: Jokowi Pendobrak Berani Ambil Resiko, SBY Pemikir Sering Ragu-ragu
Hendrawan Supratikno/PDIP

Bagikan:

JAKARTA - Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno, meminta masyarakat untuk tidak membanding-bandingkan kepemimpinan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, setiap presiden tentu punya gaya kepemimpinan masing-masing.

"Setiap pemimpin punya ciri dan gaya berbeda,” ujar Hendrawan, Minggu, 24 Oktober.

Anggota Fraksi PDIP di DPR itu lantas menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi yang memiliki latar belakang pengusaha, kerap mempertimbangkan efek manfaat dan mudarat dalam mengambil keputusan untuk negara.

"Pak Jokowi lebih bercorak pendobrak. Jika aspek manfaat-mudarat sudah dihitung, dia berani ambil risiko,” katanya.

Sementara SBY yang berlatar belakang milter, kata Hendrawan, terlalu memikirkan apa saja yang akan dikeluarkannya untuk negara. Sehingga menurutnya, banyak keraguan untuk mengambil sebuah kebijakan.

"SBY terkenal sangat hati-hati lebih menonjol sebagai pemikir. Ditengarai sering ragu-ragu untuk membuat dobrakan, sehingga lawan ideologis pun dipelihara dan diberi ruang bertumbuh,” kata anggota Komisi XI DPR itu.


Diketahui, ajang membanding-bandingkan ini bermula saat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saling sindir soal kepemimpinan Jokowi dan SBY.

Hasto membela Presiden Joko Widodo soal tudingan lebih sering menggelar rapat ketimbang era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

"Sebenarnya terbalik. Bagaimana kepemimpinan Jokowi ini justru menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PDIP Perjuangan, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Oktober.

Hasto bahkan menawarkan beasiswa bagi yang ingin melakukan kajian akademis untuk membandingkan kinerja antara Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Hasto, diperlukan kajian akademis agar nantinya perbandingan kinerja antara SBY dan Jokowi menjadi objektif dan tidak saling klaim saja.

"Sebenarnya yang paling objektif kalau dilakukan kajian akademis, dengan menggunakan mix methode," jelasnya.

Dari segi kuantitatif, menurutnya bisa dilakukan dengan cara membandingkan pembangunan infrastruktur yang terjadi di dua kepemimpinan presiden tersebut.

"Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif," tuturnya.