INDEF: Indonesia Waspada Resesi
Ilustrasi. (Achmad Basarrudin/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah bahwa ancaman resesi kian nyata. Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan percepatan belanja. Hal ini agar Indonesia bisa terhindar dari ancaman resesi di kuartal III 2020.

Tauhid menjelaskan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihaknya, Indonesia diperkirakan akan masuk ke laju resesi yang cukup dalam. Ia memperkirakan, minus 4 persen di triwulan II 2020, dan di triwulan III 2020 perkirakan minus 1,3 persen sampai minus 1,75 persen.

"Kami mendorong belanja pemerintah segera direalisasikan untuk menangani resesi di kuartal III tahun 2020," katanya, dalam diskusi virtual, Selasa, 28 Juli.

Menurut Tauhid, proyeksi resesi itu bergantung pada asumsi realisasi penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang anggarannya mencapai Rp695,2 triliun. Saat ini serapannya hingga awal kuartal III 2020 masih di bawah 30 persen. Karena itu, ancaman resesi menjadi nyata.

Per 27 Juli penyerapan anggaran PEN masih sekitar 19 persen. Menurut Tauhid, angka ini masih jauh dari harapan.

"Saya kira ini agak berat kalau (mengejar penyerapan PEN) di triwulan III dan IV. Kita ini berkejaran waktu dan sangat tergantung pada PEN. Pada 16 Juni 2020 penyerapan hanya 10,3 persen dan 27 Juli hanya 19 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, Tauhid menjelaskan, jika implementasi program PEN masih bergerak lambat akan sangat memungkinkan RI mengalami kontraksi di kuartal III 2020.

"Sesungguhnya puncak ekonomi kita di kuartal I ke kuartal II. Kalau kita lihat kuartal III ini akan turun. Kita sudah masuk ke wilayah kepastian resesi dan sulit untuk kembali," jelasnya.

Menurut Tauhid, sisi permintaan harus diperbaiki. Sebab, jika pemerintah hanya fokus pada sisi pasokan atau supply side, maka akan percuma saja. Karena itu, dalam perbaikan daya beli ini pemerintah perlu mengejar realisasi program jaring pengaman sosial atau bansos.

"Dalam situasi resesi, jaring pengaman sosial dan mendorong demand ini sangat penting. Pencapaian 38 persen kami lihat masih jauh dari yang diharapkan. Jika demand tidak terbentuk, yang lain juga tidak terlalu bisa mendorong. Meskipun insentif usaha diberikan, likuiditas diberikan, bantuan UMKM, koperasi dan sektoral. Jika demand tidak terbentuk ini akan jadi problem," jelasnya.