JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Hari Selasa mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendukung peningkatan partipasi Taiwan dalam badan-badan PBB.
Seruan tersebut merupakan tantangan langsung ke China, yang mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, serta memiliki hak tunggal untuk mewakili pulau itu secara internasional.
Melongok jauh ke belakang, Taiwan menduduki kursi China di PBB selama lebih dari dua dekade, setelah pemerintah Nasionalis Chiang Kai-shek mundur ke pulau itu ketika pasukan Komunis menyerbu daratan pada tahun 1949.
Kursi itu dipindahkan ke Beijing pada tahun 1971 melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB. Tetapi, Taiwan sejak itu telah diizinkan untuk berpartisipasi dalam beberapa badan PBB.
"Fakta bahwa Taiwan berpartisipasi dengan kuat dalam badan-badan khusus PBB tertentu selama sebagian besar selama 50 tahun terakhir, adalah bukti nilai yang diberikan komunitas internasional dalam kontribusi Taiwan," kata Menlu Blinken dalam sebuah pernyataan, mengutip VOA 26 Oktober.
"Namun, baru-baru ini, Taiwan tidak diizinkan untuk berkontribusi pada upaya PBB," sambung Menlu Blinken.
Diplomat utama Amerika Serikat itu mengatakan, pengecualian Taiwan dari forum-forum PBB merusak pekerjaan penting PBB dan badan-badan terkaitnya, yang semuanya mendapat manfaat besar dari kontribusinya.
"Itulah sebabnya kami mendorong semua negara anggota PBB untuk bergabung dengan kami, dalam mendukung partisipasi Taiwan yang kuat dan berarti di seluruh sistem PBB dan di komunitas internasional," papar Menlu AS Antony Blinken.
Sementara itu, China mengatakan "sangat prihatin" tentang advokasi AS untuk partisipasi Taiwan dalam organisasi global dan bahwa upaya Washington akan gagal.
BACA JUGA:
Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan meningkat antara Beijing dan Taipei, dengan Beijing mengirim lusinan pesawat tempur dalam penerbangan melalui zona pertahanan udara Taiwan.
Pekan lalu, di CNN Town Hall, Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat memiliki komitmen untuk mempertahankan pulau itu dan akan membela Taiwan jika China menyerangnya.
Belakangan, Gedung Putih mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan AS. Meskipun mendukung kebijakan satu-China, AS mengirimkan bantuan militer ke Taiwan.