2022 Banyak Agenda Penting, Jokowi Minta Jajaran Tekan Kasus COVID-19 saat Nataru

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta jajarannya menekan laju penambahan kasus COVID-19 pada momentum perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Permintaan ini muncul karena Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20.

"Arahan bapak Presiden agar dipastikan jangan sampai di waktu nataru (Natal dan Tahun Baru) terjadi lonjakan gelombang berikutnya," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 25 Oktober.

"Banyak acara-acara penting tahun depan seperti G20 yang sangat bergantung pada kepercayaan pimpinan dunia bagaimana Indonesia bisa menangani kondisi di Nataru. Karena kalau ada lonjakan sangat mengganggu kehadiran mereka dan suksesnya acara tersebut," imbuh mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Untuk menyukseskan permintaan itu, Budi mengatakan pihaknya terus melakukan antisipasi yaitu dengan melakukan testing, tracing, dan treatment (3T) serta melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Terkait pelacakan, dia bilang, hal ini wajib dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan kontak erat. "Hal kedua vaksin harus dipercepat terutama untuk lansia," tegas Budi.

Pemberian vaksinasi untuk masyarakat lanjut usia dirasa perlu karena mereka masuk dalam kelompok rentan. Apalagi, kebanyakan kasus kematian setelah terpapar COVID-19 berasal dari masyarakat lansia.

"Lansia ini adalah orang berisiko tinggi untuk masuk rumah sakit dan wafat kalau terjadi lonjakan berikutnya yang kita harapkan tidak terjadi," ungkapnya.

Selain dua langkah itu, pemerintah juga terus mengantisipasi dan memantau perkembangan virus di dunia termasuk di Inggris yang saat ini sudah terdapat varian AY.42.

Terakhir, pemerintah juga berupaya untuk menekan laju kasus COVID-19 dalam negeri. Apalagi, saat ini terdapat 105 kota/kabupaten di 34 provinsi yang kini mengalami penambahan kasus meski tak signifikan.

"Memang angkanya tidak mengkhawatirkan dan berada di benchmark aman standard WHO. Tapi kita mencoba mengantisipasi lebih dini supaya jangan sampai euforia berlebih membuat kita lengah, tidak waspada, dan kenaikan di 105 kota/kabupaten menjadi tidak terkendali," pungkas Budi.