Soal Calon Presiden 2024, PDIP: Bukan Hanya Dilihat dari Hasil Survei
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa masih terlalu dini untuk membahas mengenai nama calon pemimpin yang akan diusung pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Apalagi, kata dia, untuk memutuskannya tidak bisa berdasarkan hasil survei semata.

PDI Perjuangan, kata Hasto, juga mempunyai mekanisme untuk memilih dan setiap calon pemimpin yang mengikuti kontestasi harus melalui kaderisasi kepemimpinan masyarakat, terjun ke tengah rakyat, dan setelah melalui berbagai ujian kepemimpinan. Khususnya ketika dihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit, terasa pahit, dan bersiko, namun baik bagi masa depan bangsa dan negara.

Selain hal tersebut, menurut Hasto, keputusan untuk memilih capres dan cawapres dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagaimana halnya terjadi pada tahun 2014 dan 2019 yang lalu.

"Tolak ukur seorang pemimpin bangsa dan negara tidaklah semata-mata dari survei," kata Hasto di sela-sela kegiatan sunatan massal di Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Oktober.

Menurut Harto, banyak pengalaman yang keliru ketika mengambil keputusan memilih calon capres maupun cawapres hanya berdasarkan semata-mata hasil survei.

Contohnya, kata Hasto, Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam survei sebelum Pilpres sangat tinggi, tetapi saat ini dipertanyakan legacy apa dari kepemimpinannya.

"Ini menjadi pendidikan politik bagi kami bahwa kami mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, keputusan meskipun pahit. Kami bukan mencari pemimpin yang menyenangkan semua pihak, tetapi yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara," ucapnya.

Hasto menilai seorang kepala negara harus bertanggung jawab terhadap negara dan rakyatnya di masa depan. Karena itu, calon presiden juga harus berani tampil menghadapi tantangan internasional, seperti ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Timur Tengah, kemudian beban dari kebijakan fiskal terhadap utang akibat akumulasi pinjaman luar negeri di masa lalu, dan juga akibat pandemi.

"Itu semua menjadi tanggung jawab pemimpin yang akan datang. Pemimpin harus dipersiapkan sebaik-baiknya," jelasnya.

Selain itu, menurut Hasto, pemimpin juga harus kokoh dalam ideologi Pancasila. Karena itu, menurut dia, urusan capres dan cawapres sebaiknya harus dipilih dengan pertimbangan matang.

"Dipikirkan masak-masak melalui kontemplasi, melihat rekam jejak calon, kepribadian, kemampuan teknokrasi dan lainnya. Namun yang pasti, Bu Megawati selalu berdialog dan mencari pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat," tuturnya.