JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan Presiden Joko Widodo akan bicara lebih dulu ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait calon presiden (capres) 2024 pilihannya. Sebab, seluruh kader PDIP tunduk pada pilihan Megawati dalam menentukan calon presiden.
"Setahu saya sebagai kader PDIP pasti Pak Presiden Jokowi akan membicarakan masalah ini dengan Ibu Mega,” ujar Said kepada wartawan, Selasa, 15 November.
Hal tersebut dikatakan Said menanggapi hasil survei Litbang Kompas, yang menyebut hanya 15,1 persen responden yang akan memilih capres pilihan Jokowi. Artinya, capres dengan restu Jokowi pun bukan sebuah jaminan akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
"Ini bukan soal restu-restuan. Pak Jokowi kader PDIP, kalau Litbang Kompas mengatakan 15 persen masa PDIP mengatakan 5 persen?,” tegasnya.
Menurut Said, capres yang akan dipilih oleh PDIP adalah hasil rembuk antara Jokowi dan Megawati. Apalagi, keduanya sama-sama pernah memimpin Indonesia.
"Kalau capres PDIP, InsyaAllah presiden kita akan diajak bicara oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, untuk duduk bersama. Karena apa? Karena 10 tahun memimpin, Pak Jokowi tentu punya berbagai pengalaman walaupun pada saat yang sama Ibu Mega juga pernah memimpin RI. Dua-duanya sharing pengalaman, akhirnya keluar keputusan,” kata Said.
Sebelumnya, survei terbaru Litbang Kompas menemukan bahwa mayoritas masyarakat menyatakan tidak akan mengikuti saran Presiden Joko Widodo untuk memilih calon presiden pada Pilpres 2024.
Hal tersebut terekam dalam survei mengenai seberapa berdampaknya pengaruh Presiden Joko Widodo dalam mendukung sosok calon presiden untuk maju pada Pilpres 2024.
Setiap responden ditanyakan soal ‘Apakah Anda akan memilih sosok calon presiden yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo?’
Hasilnya, sebanyak 30,1 persen tidak akan memilih sosok yang disarankan Jokowi. Sementara sebanyak 35,7 persen responden menjawab masih mempertimbangkan, dan 19,1 persen sisanya tidak tahu.
BACA JUGA:
Sedangkan, warga yang yakin memilih sosok capres yang didukung Jokowi hanya sebesar 15,1 persen. Artinya, jumlah warga yang sudah yakin memilih capres yang disarankan Jokowi memang masih terpaut jauh dari sepertiga publik yang menyatakan akan mempertimbangkan.
Dalam survei ini, Proporsi tersebut terbaca menurun dari survei Juni 2022 yang merekam tak kurang dari separuh responden yang masih bersikap mempertimbangkan untuk mengikuti saran Jokowi dalam memilih capres.
"Jika dilihat, kebimbangan publik ini bisa jadi dipengaruhi faktor belum bulatnya rasa percaya dan keyakinan publik pada kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi," demikian rilis Litbang Kompas, Senin, 14 November.
