JAKARTA - Analis Kebijakan Publik Said Didu mengeluh dengan banyaknya kritik ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Padahal, kewenangan Anies terbatas hanya di DKI Jakarta Semata.
"Betapa berat tantangan yg dihadapi pak Gub @aniesbaswedan krn diawasi, dikritisi dan dibully dari seluruh Indonesia padahal kewenangannya hanya di DKI Jakarta," kata Said Didu lewat cuitan di akun Twitter-nya, @msaid_didu dikutip Kamis, 21 Oktober.
Namun, Said Didu memandang apa yang dilalui mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini baik adanya. Dibandingkan dengan pihak lain yang tidak memiliki kewenangan tapi mengkritik rezim hari ini.
"Tapi msh lumayan dibandingkan dg individu2 yg tdk punya kewenangan yg kritisi rezim dibully dari seluruh penjuru angin," terang Said Didu.
Cuitan Said Didu ini mendapat sindiran dari pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean. Menurut Ferdinand, wilayah kerja Anies adalah ibu kota negara jadi wajar saja bila mendapat sorotan dari seluruh rakyat Indonesia.
Kalau Anies tidak ingin dikritik atau disorot publik, sebaiknya menjadi gubernur di wilayah lain saja. Salah satunya di Sana'a atau ibu kota dari Yaman.
"Makanya Du, suruh Anies jadi Gubernur di daerah lain aja, jgn di Jajarta krn Jakarta itu Ibu Kora Negara, pasti jd perhatian seluruh Indonesia. Coba dia jd Gubernur di “Sana’a” pasti org Indonesia ngga merhatiin," balas Ferdinand pada @FerdinandHaean3.
BACA JUGA:
-
| BERITA
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo Dorong Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Calo CPNS
18 Oktober 2021, 22:03
Anies Baswedan baru-baru ini diganjar rapor merah oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ada 10 catatan yang tertuang dalam rapor merah tersebut.
Kebijakan yang masuk dalam kritikan LBH adalah buruknya kualitas udara di Jakarta, akses air bersih yang belum merata, penanganan banjir yang belum optimal, lalu penataan kampung kota yang belum partisipatif.
Selanjutnya, Anies dianggap tak serius dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, warga masih sulit memiliki tempat tinggal, belum ada bentuk intervensi yang signifikan terkait permasalahan yang
menimpa masyarakat pesisir dan pulau kecil.
Kemudian, penanganan pandemi yang masih setengah hati, penggusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta, hingga reklamasi yang masih terus berlanjut.
