Antisipasi ISIS dan Peredaran Narkoba: Rusia, Iran hingga China Sepakat Bekerja Sama dengan Taliban
Pertemuan delegasi tingkat tinggi Afghanistan yang dipimpin Mullah Abdul Salam Hanafi dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan delegasi pendamping di Moskow, Rusia. (Twitter/@Zabehulah_M33)

Bagikan:

JAKARTA - Rusia dan sejumlah negara berpengaruh di kawasan Asia Tengah, sepakat untuk bekerja sama dengan Taliban, untuk menjamin keamanan di kawasan tersebut sambil meminta para pemimpin baru Afghanistan untuk menerapkan kebijakan moderat.

Moskow menjadi tuan rumah bagi Taliban untuk melakukan pembicaraan di ibu kota Rusia, berusaha untuk menegaskan pengaruhnya di wilayah tersebut dan mendorong tindakan terhadap pejuang ISIS, yang dikatakan telah berkumpul di Afghanistan yang selalu bergejolak.

Perwakilan dari 10 negara termasuk China dan Iran sepakat dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan menyatakan untuk terus "mempromosikan keamanan di Afghanistan untuk berkontribusi pada stabilitas regional", mengutip The Straits Times 21 Oktober.

Para peserta juga meminta Taliban untuk "mempraktekkan kebijakan internal dan eksternal yang moderat dan sehat" dan "mengadopsi kebijakan ramah terhadap tetangga Afghanistan".

Pada kebijakan dalam negeri, mereka meminta mereka untuk "menghormati hak-hak kelompok etnis, perempuan dan anak-anak". Hak-hak perempuan di bawah rezim Taliban menjadi perhatian utama.

Kekhawatiran Barat muncul saat Menteri Dalam Negeri sekaligus salah satu tokoh paling senior dalam Pemerintahan Taliban Sirajuddin Haqqani, memuji pelaku bom bunuh diri sebagai 'pahlawan'.

Tapi, Taliban sangat membutuhkan sekutu. Ekonomi Afghanistan berada dalam keadaan miskin dengan bantuan internasional terputus, harga pangan naik dan pengangguran melonjak.

Perwakilan negara-negara pada pembicaraan di Moskow menyerukan "upaya konsolidasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan ekonomi yang mendesak kepada rakyat Afghanistan dalam rekonstruksi pasca-konflik negara itu". Mereka juga menyerukan konferensi donor internasional PBB sesegera mungkin.