Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan komitmen kuat Indonesia dalam menjadi bagian solusi untuk mengatasi perubahan iklim dunia, saat menerima Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau Eropa dan Iklim Frans Timmermans, di Istana Merdeka, Jakarta.

"Sebagai salah satu pemilik hutan dan ekosistem mangrove terbesar, Indonesia menyadari posisi strategisnya," ucap Presiden Jokowi seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Komisi Eropa dikutip Antara, Senin, 18 Oktober.

Selain itu, menurut Retno, Presiden Jokowi juga menegaskan isu perubahan iklim dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustaianable Development Goals/SDGs). Artinya, perlu ada keseimbangan antara menjaga alam dan menciptakan pembangunan.

"Keseimbangan ini yang diperlukan, dan keseimbangan ini hanya akan tercapai jika kita bekerja sama," ujar Retno.

Dalam pertemuan, Presiden Jokowi juga menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dicapai oleh Indonesia sebagai komitmennya dalam menangani perubahan iklim.

"Seperti penurunan emisi 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030 sejauh ini berjalan baik. Pemenuhan komitmen ini disumbang dari turunnya kebakaran hutan, penurunan emisi hutan dan tata guna lahan, deforestasi hutan yang mencapai tingkat terendah, dan rehabilitasi mangrove yang mencapai 600 ribu hektar," tutur Retno.

Indonesia, kata Retno, tidak ingin terjebak dalam retorika namun memilih untuk bekerja memenuhi pengurangan emisi sebagaimana komitmennya dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Retno juga menyampaikan pandangan Presiden Jokowi yang disampaikan kepada pihak Uni Eropa mengenai faktor teknologi dengan harga terjangkau (affordable technology) dan investasi sangat penting bagi semua negara untuk melakukan transisi energi. Faktor kerja sama akan menjadi kunci bagi suksesnya transisi energi.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut adalah, Menlu Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.