Meski Yakin Formula E Bakal Digelar, Wagub DKI Tetap Tak Mau Ada Interpelasi

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yakin Formula E bisa digelar di Jakarta setelah mendapat kepastian tanggal penyelenggaraan. FIA Formula E telah menetapkan Jakarta menjadi tuan rumah pada 4 Juni 2022.

"Formula E insyallah kami laksanakan di 4 Juni 2022, tahun depan, sesuai dengan ketentuan sudah dipenuhi oleh kita," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 18 Oktober.

Meski Formula E diyakini bakal digelar tanpa halangan, Riza berharap proses interpelasi atau hak bertanya DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai Formula E tidak terlaksana.

"Interpelasi itu kewenangan dan wilayah DPRD. Namun demikian kita berharap apa pun masalah yang ada di DKI Jakarta bisa dibahas didiskusikan bersama antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian tidak perlu ada interpelasi ya," tutur dia.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyebut partainya tetap mendesak adanya hak interpelasi Formula E. Meskipun, saat ini Jakarta telah masuk dalam kalender tuan rumah gelaran Formula E pada 4 Juni 2022.

Sebab, kata Gilbert, masih banyak keanehan perencanaan penyelenggaraan Formula E yang belum dijelaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun anak buahnya.

"Seharusnya ini semua dijawab terbuka dengan resmi di Paripurna DPRD dengan interpelasi yg diajukan DPRD. Hak interpelasi akan tetap diajukan agar semua jelas dan rakyat tidak dirugikan," kata Gilbert.

Gilbert membeberkan keanehan tersebut. Pertama, soal lokasi sirkuit yang masih belum diputuskan oleh Pemprov DKI. Sebelum pandemi, sirkuit ditentukan di kawasan Monumen Nasional. Sampai akhirnya dibatalkan karena masalah perizinan. Kemudian, opsi sirkuit di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) juga sudah ditolak oleh Pemprov DKI sebelumnya.

Kemudian, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria membocorkan bahwa pulau reklamasi menjadi salah satu pilihan sirkuit. Padahal, struktur tanah di sana masih lunak dan DKI sedang menghadapi masalah penurunan tanah.

"Pemilihan pulau reklamasi yang dinyatakan BRIN memiliki masalah penurunan permukaan tanah disamping pohon di Monas yang sudah digunduli, membuat tanda tanya besar kenapa harus dipaksakan tanpa kajian dan tidak pro lingkungan," tutur Gilbert.

Kedua, Gilbert juga mempertanyakan kenapa BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak terbuka mengenai pendanan Formula E ke depan. Mereka hanya mengklaim Formula E tak lagi menggunakan APBD dan akan mendapat sponsor.

"Sekalipun perjanjian MoU baru misalnya B2B, krn Jakpro tidak terbuka soal isinya, jelas itu sudah menggunakan uang rakyat Rp560 M. Kita menduga tidak ada swasta yang terlibat, tetapi keras dugaan menggunakan uang CSR," ujar dia.