3 Kali Terima WTP Kemenkeu, Bupati Puncak Jaya Sebut Itu Hasil Kerjasama dengan TNI-Polri

PAPUA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kondisi keamanan menjadi salah satu faktor pendukung prestasi ini.

Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda mengatakan, kondisi keamanan yang kondusif merupakan hasil dari koordinasi berbagai pihak pada wilayahnya.

"Puncak Jaya merupakan tempat yang paling sulit di Papua dan sering terjadi gangguan keamanan, pemerintahan tidak berjalan lancar karena KKB," katanya di Jayapura dilansir dari Antara, Senin, 18 Oktober.  

Selama empat tahun di pucuk pimpinan Pemkab, Yuni Wonda mengaku terus melakukan rapat koordinasi untuk bersinergi antarpemangku kepentingan di wilayah. 

"Sinergi yang dibangun ini antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Pihaknya membuat program-program prioritas yang dapat menyentuh masyarakat dan merekrut kembali kelompok-kelompok berseberangan untuk bergabung serta berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya.

"Setelah semuanya bersinergi akhirnya kondisi keamanan Puncak Jaya bisa dikatakan 90 persen aman," katanya lagi.

Hasilnya, opini WTP yang sudah diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut selama dirinya memimpin. Ini menjadi salah satu bukti keseriusan membawa Puncak Jaya menjadi kabupaten yang lebih baik.

Sebelumnya, pada 2020, di Provinsi Papua, terdapat 18 dari 30 pemda (60 persen) yang memperoleh opini WTP, di mana opini ini menunjukkan kualitas terbaik tingkat kewajaran Laporan Keuangan (LK).

Sebanyak 18 pemda tersebut adalah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Kepulauan Yapen, Yalimo, Nabire, Keerom, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Supiori, Paniai, dan Biak Numfor.