Jokowi Wanti-wanti BUMN: Jangan Sampai Izin Investasi Ruwet Seperti Birokrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi peringatan kepada para direktur utama badan usaha milik negara (BUMN) untuk tidak mempersulit mekanisme perizinan investasi.

Jokowi meminta kepada para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.

"Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi ruwetnya, coba," kata Jokowi Presiden saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 16 Oktober.

Jokowi mencontohkan salah satu kerumitan perizinan untuk pembangkit listrik. Ia bilang, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” lanjutnya.

Jokowi tak mau hal itu terjadi lagi. Sebab, menurutnya, bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jokowi menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Saat ini, jumlah perusahaan BUMN di Indonesia berjumlah 41 dari sebelumnya 108 perusahaan.

Menurutnya, para direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global.

“Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik,” ucap Presiden.