JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa bingung dengan aturan dan sistem yang dikembangkan oleh jajaran di bawahnya. Salah satu yang menjadi perhatian Kepala Negara adalah terkait dengan mandatori produk berlabel Standar Nasional Indonesia alias SNI.
Menurut Presiden aturan dan regulasi semestinya dibuat untuk mendukung aktivitas produktif dan ekonomi lebih baik. Tetapi kebijakan SNI dinilainya bisa menimbulkan kendala lantaran menyulitkan beberapa pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya karena kurang sesuai dengan kriteria yang dimaksud.
“Dengan persyaratan SNI saat ini, masih menyulitkan banyak barang masuk e-katalog, seperti batu bata, pasir, makanan ringan dan lainnya sehingga jumlahnya terbatas,” ujar dia dalam forum bertajuk Program Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dikutip Rabu, 25 Mei.
Presiden menambahkan, di tengah era digitalisasi saat ini penting untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha agar bisa mengembangkan usaha, termasuk ikut dalam program pengadaan pemerintah lewat e-katalog.
“SNI sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan harus SNI. Contoh helm harus SNI, kabel SNI. Tapi kalau batu bata masak minta SNI. Kapan bisa masuk ke e-katalog? Tidak mungkin. Logika kita kadang nabrak-nabrak, batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata diminta SNI,” tuturnya.
BACA JUGA:
Presiden lantas meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk mempermudah proses SNI agar pelaku UMKM lebih mudah memasukan produknya ke dalam e-katalog.
Untuk diketahui, saat ini terdapat 340.000 produk dengan target di atas satu juta produk yang telah masuk ke dalam e-katalog hingga akhir tahun.
“Saya sampaikan kepada kepala LKPP, jangan ruwet-ruwet kayak dulu. SNI tidak wajib, dulu wajib memang. Sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan, harus SNI,” tegas dia.
Meski demikian, Presiden mewanti-wanti agar barang-barang yang masuk e-katalog harus benar-benar produk lokal, bukan hanya merek lokal tapi sebenarnya barang impor.
“Banyak yang impor dan model aggregator bermerek di e-katalog. Ini yang harus dihindari, casing lokal dalamnya impor, hati-hati dengan ini. Kalau ini bisa kita lakukan dan akan terbuka lapangan kerja sangat besar karena belanja barang dan jasa ratusan triliun bisa mendongkrak ekonomi kita, pasti itu,” tutup Presiden Jokowi.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #ppp #israel #iran #palestinaPopuler
Terkait
