PKS Tolak Penggunaan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jazuli: Ugal-ugalan!

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memerintahkan seluruh anggota Fraksi di DPR menolak penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Kami perintahkan anggota fraksi di komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Kamis, 14 Oktober.

Menurutnya, sejak awal proyek kereta cepat sudah menimbulkan polemik bahkan dinilai cacat sebagian pihak.

"Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?," katanya heran.

Selain menolak kereta cepat, Fraksi PKS juga mendesak proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek-proyek yang berpotensi mangkrak untuk dievaluasi menyeluruh.

"Fraksi PKS menolak segala bentuk proyek infrastruktur yang tidak memiliki urgensi," tegas Jazuli.

PKS juga menyoroti rencana pemerintah yang ngotot untuk memindahkan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebab menurutnya, proyek ini akan bernasib sama dan membenahi APBN secara besar-besaran.

"Wajar kami khawatir proyek Ibukota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran," tandas Jazuli.

Kucuran APBN Sinyal Tak Menguntungkan Bagi Investor?

Sebelumnya, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto memberikan pandangannya terkait dengan keputusan pemerintah yang akan memberikan suntikan modal untuk penyelesaian pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Toto, upaya tersebut sebagai bentuk inisiatif agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu.

“Saya kira negara pada akhirnya memutuskan untuk memberikan tambahan PNM (penyertaan modal negara) kepada PT KAI sebagai lead konsorsium supaya pengerjaan proyek ini bisa selesai tepat waktu di 2022,” ujarnya.

Toto menambahkan, proyek ini memiliki karakteristik berbeda dengan beberapa proyek infrastruktur lain. Dia juga kurang sependapat dengan anggapan bahwa injeksi modal pemerintah menandakan proyek ini kurang menarik di mata investor.

“Inikan proyek infrastruktur, jadi model investasinya adalah jangka panjang. Sehingga, kita memerlukan model-model investor yang mereka juga punya long term horizon untuk investasinya,” tutur dia.

Lebih lanjut, profesional yang juga tercatat sebagai akademisi itu menerangkan pula bahwa investor yang masuk dalam kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan telah memperhitungkan segala aspek positif beserta risiko yang bakal mengikuti di masa mendatang.

“Kalau kemudian kita dapat investor yang tertarik dan setuju mereka masuk ke proyek ini, tentu dengan dasar perhitungan yang sudah matang kalau proyek ini secara ekonomis akan visible untuk dikerjakan,” tegas dia.