Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, PKS Nilai Pemerintah Inkonsisten

JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa pemerintah inkonsisten.

Bahkan, menurutnya, keputusan tersebut berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN. Terlebih, sejak awal proyek ini digagas Presiden sudah mengatakan tidak menggunakan dana APBN.

“Dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN,” ujar Mardani, Selasa, 12 Oktober.

Mardani khawatir proyek tersebut, justru akan semakin membebani pemerintah. Lantaran perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi COVID-19.

Legislator dapil DKI Jakarta ini menduga ada beberapa hal yang menyebabkan anggaran proyek membengkak hingga puluhan triliun rupiah. Mulai dari tidak hati-hati dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang, dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif.

Apabila tidak dipertimbangkan dengan benar, kata Mardani, proyek ini malah berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang. Apalagi, menurutnya, proyek ini tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015.

"Imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru, serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh,” jelas Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI ini pun mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Di mana krisis ini tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh negara manapun.

"Krisis ini menuntut bangsa Indonesia untuk memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin untuk mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Terutama seperti negara kita yang memiliki kemampuan fiskal terbatas,” kata Mardani.