Bagikan:

JAKARTA - Jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK mengusut Pandora Papers.

Pandora Papers merupakan sebutan untuk bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara pajak. Di mana, dalam laporan itu mencantumkan nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kita memita kepada kpk untuk mengusut tuntas perihal Pandora Papers," ujar Ketua ProDEM, Iwan Sumule di depan gedung KPK, Rabu, 6 Oktober.

Menurutnya, aksi kedua pejabat negara itu tidak mencerminkan sikap yang baik. Sebab, dalam Pandora Papers itu Luhut dan Airlangga melakukan tindakan untuk menghindari pajak.

"Orang bijak taat pajak, kalau orang tidak taat pajak berarti bukan orang bijak," ungkapnya.

Selain itu, kata Iwan, dalam aksi yang diklaim diikuti 50 orang itu berencana akan menyerahkan sepasang kelelawar. Hewan itu disimbolkan sebagai dua pejabat negara yang penghisap darah masyarakat.

Hanya saja, rencana itu batal. Sebab, kedua kelelawar itu disebut telah dirampas oleh pihak yang mencoba menghalangi aksi demonstrasi mereka.

"Sebagai simbol vampir, simbol penghisap darah rakyat. Rakyat hari ini dibebani dengan berbagi macam urusan pajak," kata Iwan.

Demo ProDEM di gedung KPK (Rizky Adytia-VOI)

Golkar Tanggapi Pandora Papers

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus akan menelusuri informasi tentang Pandora Papers yang menyebutkan nama Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menurutnya, informasi ini tidak memiliki sumber yang jelas. Bahkan, setelah ditelusuri di media asing, tidak ditemukan sumber yang jelas.

"Belum tahu, saya belum tahu. Tapi kita, kalau kita baca di media sosial katanya, sumbernya juga belum jelas. Tapi memang ada satu media cetak secara nasional sudah menyampaikan hal itu," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 Oktober.

"Tapi kita coba telusuri dari mana itu ya, kita belum tahu. Tentunya tim dari Golkar akan terus memonitor masalah ini," tambahnya.

Lodewijk mengakui, informasi tersebut tidak bagus untuk kondisi saat ini, di mana Indonesia sedang berkonsentrasi dengan pelaksanaan PON di Papua. 

"Ya kita akan mempelajari terus ya, ya itu sempat jadi rumor juga, enggak bagus buat kita. Sedang kita konsentrasi ke PON, (HUT) TNI, terus ada isu-isu seperti itu. Mudah-mudahan ada kejelasan ya," ujarnya.