Apa Itu Pandora Papers dan Sejauh Mana Kredibilitasnya?

JAKARTA - Publik dikejutkan dengan kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi dari beberapa orang terkaya dan terkuat di dunia yang terungkap dalam kumpulan data. Aksi pembocoran data tersebut disebut Pandora Papers.

Pandora Papers merupakan hasil penyelidikan dari International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ. Penyelidikan melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara. Penyelidikan didasarkan pada kebocoran data rahasia dari 14 perusahaan offshore yang mengatur perusahaan cangkang di negara atau wilayah surga pajak (tax havens).

Dengan demikian, mereka bisa melakukan penghindaran kewajiban membayar pajak. Terdapat 11,9 juta file dari berbagai perusahaan offshore yang memiliki klien kaya raya berasal dari berbagai kalangan.

Pandora Papers juga mengekspos urusan luar negeri 35 pemimpin dunia yang bersifat rahasia, termasuk urusan presiden yang tengah menjabat, mantan presiden, perdana menteri (PM), dan kepala negara lainnya. Pandora Papers juga menyoroti keuangan rahasia lebih dari 300 pejabat publik lain, seperti menteri pemerintah, hakim, wali kota dan jenderal militer di lebih dari 90 negara.

Selain itu ada seratus nama miliarder ditampilkan dalam data yang bocor. Ada juga nama-nama selebritas, bintang rock, dan pebisnis ternama. Banyak juga yang menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan barang-barang mewah, seperti properti dan kapal pesiar.

Selain menyembunyikan berbagai kekayaan di perusahaan cangkang, mereka juga menggunakan rekening bank samaran. ICIJ mengungkap di era otoritarianisme dan ketidaksetaraan yang meluas, penyelidikan Pandora Papers memberikan perspektif tentang bagaimana uang dan kekuasaan beroperasi di abad ke-21.

Supremasi hukum telah dibengkokkan dan dilanggar di seluruh dunia oleh sistem kerahasiaan keuangan yang dimungkinkan oleh AS dan negara-negara kaya lainnya. Dalam beberapa kasus, penyelewengan dilakukan untuk membayar sedikit pajak, bahkan tidak bayar sama sekali.

Temuan ICIJ dan mitra medianya menyoroti seberapa dalam keuangan rahasia menyusup ke politik global. Temuan ini juga disebut sebagai wawasan tentang mengapa pemerintah dan organisasi global hanya membuat sedikit kemajuan dalam mengakhiri pelanggaran keuangan perusahaan offshore.

Di sebagian besar negara, memiliki aset di luar negeri atau menggunakan perusahaan cangkang untuk melakukan bisnis lintas batas negara bukanlah hal ilegal. Pengusaha yang beroperasi secara internasional mengatakan mereka butuh perusahaan luar negeri untuk melakukan urusan keuangan mereka.

Tapi urusan ini sering kali juga dengan mengalihkan keuntungan, dari negara-negara dengan pajak tinggi dan tempat mereka memperolehnya kepada perusahaan-perusahaan yang hanya ada di atas kertas di yurisdiksi pajak rendah. Menggunakan jasa perusahaan offshore sangat kontroversial bagi tokoh politik.

Penyebabnya, perusahaan offshore dapat digunakan untuk menjaga kegiatan politik yang tidak populer atau bahkan terlarang dari pandangan publik. ICIJ mengklaim Pandora Papers memberikan dua kali lebih banyak informasi tentang kepemilikan perusahaan offshore.

Secara keseluruhan, kebocoran dokumen baru mengungkap pemilik sejati dari lebih dari 29 ribu perusahaan offshore. Pemiliknya berasal dari lebih dari 200 negara dan wilayah, dengan kontingen terbesar dari Rusia, Inggris, Argentina, dan China.

Pemimpin dunia dalam Pandora Papers

Beberapa data yang pernah bocor di Pandora Papers, di antaranya terkait Raja Yordania Abdullah al-Hussein, yang membelanjakan uang 100 juta dolar AS untuk membangun kerajaan properti global. Pengungkapan ini jadi sangat sensitif di Yordania, di mana para aktivis sebelumnya telah ditangkap hanya karena menanyakan berapa banyak tanah yang dimiliki raja.

Pandora Papers juga mengungkap kekayaan tersembunyi luar biasa dari lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin. Teman masa kecil dan mantan kekasih, termasuk di antara mereka yang terungkap telah mengumpulkan kekayaan luar biasa, disembunyikan melalui jasa offshore.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, terungkap telah melakukan transfer saham di sebuah perusahaan yang berada di tax havens pada seorang teman beberapa pekan sebelum pemilihannya. Lalu ada Moonis Elahi, Menteri Sumber Daya Air Pakistan. Ia juga melakukan investasi terhadap perusahaan yang berada di tax havens.

Nama Luhut dan Airlangga Hartarto

Selain itu Pandora Papers juga menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut disebut terkait perusahaan asal Panama, yaitu Petrocapital S.A.

Menurut keterangan Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, Petrocapital S.A. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Panama. Perusahaan itu didirikan pada 2006 oleh Edgardo E.Dia dan Fernando A.Gil.

Salah satu bidang usaha Petrocapital S.A adalah minyak dan gas bumi, dengan memiliki modal disetor senilai lima juta dolar AS. Luhut, diakui Jodi pernah menjabat di perusahaan tersebut.

Sementara, Airlangga disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi dan untuk mengurus dana perwalian serta asuransi. Perusahaan cangkang Airlangga, antara lain Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited.

Kedua perusahaan itu berada di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di Karibia. Buckley Development diberi warna merah dalam dokumen Pandora Papers. Perusahaan itu harus melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki serta tujuan perusahaan didirikan.

Berdasar lampiran surat elektronuk dokumen bertanggal Oktober 2016, anggota staf Trident menyebut perusahaan berlabel merah telah dinyatakan tutup lapak. Airlangga menolak disebut berniat mencairkan polis asuransi lewat Buckley Development dan Smart Property.

Airlangga juga mengaku tak tahu pendirian dua perusahaan tersebut. “Tidak ada transaksi itu,” kata Airlangga, dalam wawancara khusus dengan Tempo, Agustus lalu.

*Baca Informasi lain soal BERITA INTERNASIONAL atau baca tulisan menarik lain dari Putri Ainur Islam.

BERNAS Lainnya