Jakarta-Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang mempertimbangkan larangan anggota Partai Komunis China (PKC) beserta keluarganya memasuki AS. Lebih dari 90 juta warga China terancam tak bisa pergi ke negara tersebut.
Saat pertama kali dibahas, menurut Reuters, gagasan menolak visa untuk lebih dari 90 juta warga China akan menjadi salah satu keputusan terberat AS. Beberapa kalangan menilai, tindakan AS dan China ini merupakan Perang Dingin era baru.
Andai gagasan ini jadi diterapkan, bukan tidak mungkin akan menghantam PKC dari tingkat tertinggi sampai paling bawah. Kebijakan ini juga bukan tidak mungkin akan mendapat balasan serupa dari China dengan melarang warga AS masuk ke negara tirai bambu. Termasuk para diplomat, eksekutif bisnis yang bisa merugikan kepentingan AS di China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan jika hal itu terwujud, itu berarti AS memilih untuk menentang 1,4 miliar orang. "Ini bertentangan dengan tren abad ke-21, dan ini sangat absurd," katanya.
Sampai saat ini, belum ada pejabat AS yang mengklarifikasi gagasan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahkan menolak mengomentarinya. "Sedang mengerjakan cara di bawah bimbingan presiden, tentang bagaimana cara melawan Partai Komunis China," kata Pompeo.
Hubungan antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu telah merosot ke titik terendah dalam beberapa dasawarsa. AS dan China kerap berbenturan atas penanganan COVID-19.
Selain itu, persaingan kedua negara kembali sengit ketika China menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional terhadap Hong Kong. Belum lagi perdebatan AS-China terkait Laut China Selatan, perdagangan, dan tuduhan kejahatan Muslim Uighur di Xinjiang.
BACA JUGA:
Pejabat AS di berbagai lembaga terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Mereka juga kabarnya mempertimbangkan akan melarang anak-anak dari anggota Partai Komunis belajar di universitas di AS.
Tapi masalahnya menentukan mana warga negara China yang merupakan anggota partai dan yang nonpartai bukan perkara mudah. Pasalnya otoritas AS tidak memiliki daftar lengkap anggota PKC.
Terkait
