Vanuatu Sering Singgung Masalah Papua, Juru Bicara Kemlu: Untuk Kepentingan Politik Dalam Negeri Mereka

JAKARTA - Vanuatu kembali menyinggung masalah Papua dalam agenda persidangan PBB. Kali ini, PM Vanuatu menyampaikan tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan meminta Indonesia mengizinkan PBB untuk datang dan melakukan penilaian independen, dalam Sidang Majelis Umum ke-76 PBB.

Ini bukan kali pertama kalinya negara di wilayah Samudera Pasifik tersebut merecoki masalah HAM di Papua. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut, Vanuatu memanfaatkan isu Papua untuk kepentingan politik.

"Vanuatu satu-satunya negara yg menggunakan isu Papua untuk kepentingan politik dalam negerinya. Indonesia sangat membatasi hubungan dengan negara ini," jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOI, Minggu 26 September.

"Karena dikaitkan dengan kepentingan politik dalam negerinya, sikap Vanuatu akan sulit berubah. Di sisi lain, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara di Pasifik yang ingin bersahabat dan berhubungan baik dengan Indonesia. negara-negara sahabat inilah yg kita utamakan dan bina hubungan baik," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, PM Vanuatu Bob Loughman dalam pidato virtualnya di menyebut pelanggaran HAM masih terjadi di mana-mana, termasuk di Papua. Ia pun meminta Indonesia mengizinkan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua dan melakukan penilaian independen.

"Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM. Kami menyerukan Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung dan melakukan penilaian independen," sebutnya di channel YouTube United Nations seperti dikutip 26 September.

Memanfaatkan kesempatan menjawab yang diberikan pimpinan sidang, Sekrataris Ketiga Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York Sindy Nur Fitri, tegas menolak apa yang disampikan oleh PM Vanuatu.

Sindy mengatakan terkejut, Vanutu terus-menerus menggunakan forum Sidang Majelis Umum PBB untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia.

"Kami secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan yang terus dipelihara oleh Vanuatu. Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik yang sedihnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa," ujarnya dalam Right of Reply Indonesia terhadap pernyataan Vanuatu yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.