Pemerintah Harus Awasi Kuota Ekspor Bibit Lobster

JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap eksportir benih lobster. Tujuannya agar ekspor mereka tidak melebihi kuota yang diberikan, sehingga tidak membuat para pembudidaya kehabisan benih.

Perwakilan nelayan KNTI Amin Abdullah mengatakan pengawasan pemerintah kepada perusahaan lebih penting, ketimbang memantau perizinan nelayan untuk menangkap benih lobster.

"Penting harus diawasi ketat itu adalah perusahaannya. Berapa kuota sesungguhnya, bukan nelayan yang diawasi yang dipelototi. Kok ini nelayan yang dipelototin berapa ekor kamu dapat tiap hari oleh PPL," tuturnya, dalam diskusi virtual, Jumat, 10 Juli.

Permintaan tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang membuka kembali keran ekspor benih lobster. Sebelumnya, ekspor benih lobster ini sempat ditutup pendahulunya Susi Pudjiastuti yang tertuang di dalam Pemen KKP nomor 56 tahun 2016.

Amin mengaku tidak ingin kejadian lama pada tahun 2012 hingga 2015 terulang. Saat itu, nelayan pembudidaya lobster pailit lantaran benih lobster banyak dikirim ke Vietnam.

"Kegiatan budidaya lobster mengalami kolaps di Lombok, karena tidak mampu membeli atau mendapatkan benih lobster yang sesuai dengan ukuran mereka sesuai dengan keinginan budidaya karena semua benih lobster semua digiring ke Vietnam," katanya.

Menurut Amin, budidaya lobster mampu menopang ekonomi masyarakat. Dari usaha rakyat pesisir itu, lanjutnya, warga menggantungkan nafkah sehari-hari hingga kebutuhan untuk pendidikan putra putrinya.

"Saya heran kalau ada pejabat apalagi ahli lobster yang mengatakan tidak layak budidaya lobster itu dikembangkan karena merugikan, ini juga perlu dipertanyakan," ucapnya.

Amin berharap, pemerintah bisa memberikan intervensi pada budidaya lobster. Caranya, melalui transfer teknologi, keterampilan, hingga pendidikan kepada nelayan lobster.

Lebih lanjut, kata dia, nelayan di Lombok Timur memiliki pengalaman mumpuni lantaran sudah lama berkecimpung di bidang tersebut. Namun, saat ini yang kurang bantuan dan dukungan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, membuka keran ekspor benih lobster dengan terstruktur, berarti akan meningkatkan nilai tambah masyarakat yang hidupnya bergantung pada penjualan benih lobster.

"Masalah lobster, peraturan yang kita evaluasi itu tidak muncul begitu saja atau hanya karena kebutuhan seorang menteri. Kami melakukan telaah dan penelitian oleh ahli yang ada. Baik melalui kajian, melalui konsultasi publik," tutur Edhy, di Jakarta, Kamis, 2 Juli.

Kendati keran ekspor sudah dibuka, Edhy mengklaim prioritas utama pemerintah adalah mengembangkan budidaya lobster. Pasalnya, satu ekor lobster bisa menghasilkan sekitar satu juta telur.

"Prioritas pertama itu budidaya, kami ajak siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silahkan, yang penting ada aturannya. Pertama harus punya kemampuan budidaya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah, untungnya banyak," jelasnya.