JAKARTA - Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melarang ekspor benur atau benih lobster dinilai tepat. Sebab, kebijakan tersebut dianggap menarik investasi asing.
Pemerintah Vietnam dikabarkan membuka peluang kerja sama dengan Indonesia terkait budidaya lobster. Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, menyebut ajakan kerja sama ini lantaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya nilai tawar.
"Jika kemudian pemerintah Vietnam akan melakukan kerja sama terkait budidaya lobster dan transfer teknologi, tentu bisa jadi karena dampak kebijakan politik Menteri Trenggono melarang ekspor bibit lobster," ujar Arif melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Maret.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengatakan kebijakan tersebut harus berlanjut. Menteri Trenggono diminta tak hanya membuat kebijakan, tapi juga memfasilitasi pengembangan.
"Memfasilitasi pengembangan usaha pembenihan dan pembesaran benih lobster di dalam negeri," kata Abdul.
Menurut Abdul, KKP harus fokus mengawal kebijakan dan memfasilitasi modal. Sebab, hal tersebut menjadi penentu baik tidaknya kerja sama antara Indonesia dan Vietnam.
BACA JUGA:
"Karena sejatinya Vietnam dan Indonesia memiliki peluang berkembang yang sama besar di bidang budidaya lobster. Bedanya Vietnam lebih sistematis cara kerjanya, Indonesia masih sporadis," ungkap Abdul.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan komitmennya menghentikan ekspor benih lobster dan akan mengembangkan budidaya lobster di tanah air.
Terkait hal ini, portal online di Vietnam, Baochinhphu, pada Senin, 1 Maret lalu memberitakan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc meminta, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Umum dan Kementerian Luar Negeri untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi tentang kemungkinan kerja sama dengan Indonesia di bidang budidaya utamanya budidaya teknologi lobster.
Pemerintah Vietnam mendukung langkah Indonesia mempromosikan pengelolaan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan memerangi penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU).
