JAYAPURA - Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menyatakan personel Polda Papua siap mengawal dan mendampingi penggunaan dana sebesar Rp1,4 triliun yang akan segera diturunkan untuk membiayai berbagai kegiatan PON XX.
"Kami sudah siap melakukan pendampingan dan telah bertemu dengan berbagai pihak di antaranya Kejati, BPKP, dan BPK guna melakukan pendampingan," kata Irjen Fakhiri di Jayapura dikutip Antara, Minggu, 12 September.
Dia mengatakan, pendampingan itu dilakukan agar pengelolaan anggaran yang dilakukan PB PON taat asas dan tidak terjadi pelanggaran.
Dari keterangan Menko Polhukam dan Mendagri yang berkunjung ke Papua akhir pekan lalu, disebut dana tersebut dijadwalkan cair awal pekan depan.
Kapolda Papua menegaskan personel Direskrimsus dan Direskrimum Polda Papua sudah siap melakukan pendampingan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
DPR Bakal Evaluasi Kinerja Menkumham Soal Lapas Tangerang, Tinggal Tunggu Jadwal
12 September 2021, 14:17 -
| BERITA
Rencana Renovasi Ruang Kerja Nadiem Rp6,5 Miliar Dipertanyakan: Apa akan Memberi Nilai Tambah?
12 September 2021, 12:25
Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan persnya di Jayapura, Jumat, 10 September menjelaskan dana sebesar Rp1,4 triliun nantinya akan digunakan untuk akomodasi kontingen, transportasi dan kegiatan lain yang sudah dirinci.
Pengajuan anggaran tambahan itu telah disetujui Presiden Joko Widodo dan prosesnya dari Kemenpora akan langsung ditransfer ke provinsi atau PB PON.
Namun, kata Tito Karnavian agar dana tersebut tidak disalahgunakan maka dalam penggunaannya akan didampingi pejabat dari keuangan daerah Kemendagri, perbendaharaan keuangan Kemenkeu, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tim pengawas akan dibentuk yang terdiri dari Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi setempat sehingga dana Rp1,4 triliun jangan sampai bermasalah dan tidak tersangkut masalah hukum ke depannya," harap Tito Karnavian.
