Pakde Karwo, Partai Demokrat dan Jabatan Watimpres

JAKARTA - Usai Presiden Joko Widodo melantik dewan pertimbangan presiden (Wantimpres), salah satu anggotanya, Soekarwo atau Pakde Karwo menarik perhatian publik. Sebab, dia adalah bekas kader Partai Demokrat yang sudah mundur sejak Agustus.

Meski dia sudah bukan kader Partai Demokrat, sejumlah kalangan menganggap ini adalah simbol keberadaan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu di lingkaran pemerintah. Apalagi, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak jadi bergabung dengan pemerintah sebagai menteri.

"Bisa saja seperti itu. Makanya kan, Partai Demokrat emoh jadi oposisi dan lebih memilih di tengah dan main aman," kata Ujang saat dihubungi VOI, Jakarta, Sabtu, 14 Desember.

Menurut Ujang, Jokowi masih melakukan politik akomodasi. Meskipun, dalam dunia politik hal seperti ini adalah biasa terjadi. Namun, tidak diakui oleh para elite partai politik.

"Masih politik bagi-bagi jabatan dan masih politik balas budi," tuturnya.

"Di Pilpres, walaupun Demokrat ada di Prabowo-Sandi. Tapi Soekarwo dukung Jokowi-Ma'ruf Amin," tambah dia.

Wasekjen Demokrat Andi Arief mengatakan, langkah Soekarwo jadi Watimpres sudah mendapatkan restu dari SBY. Bahkan, dia diperbolehkan keluar dari partai untuk membantu Jokowi.

"Pakde Karwo kader utama Partai Demokrat. Mendapat tugas panggilan oleh negara. Karena aturan tidak boleh merangkap antara partai dan wantimpres, maka ketum memperbolehkan kader terbaik itu melepas posisi sebagai salah satu pimpinan demokrat di daerah," ujarnya.

Karwo pernah disebut mundur dari posisi ketua DPD Jatim pada pertengahan Agustus. Saat itu, dia disebut pergi dari Partai Demokrat karena terpilih jadi Komisaris Utama di PT Semen Indonesia Tbk.

"Kami berharap Pakde Karwo bisa berkerja dengan baik dalam memberi pertimbangan pada Pak Jokowi (Joko Widodo)," tuturnya.

Pakde Karwo Diingatkan Puan

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan, watimpres yang baru melepaskan afiliasi partai politik yang dimiliki, termasuk Soekarwo. 

"Saya tahu Wantimpres itu tidak boleh mewakili atau menjadi pengurus partai. Apalagi waktu itu kan Pak Karwo sempat Ketua DPD Demokrat di Jawa Timur," kata Puan, kemarin. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024. Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, didapuk sebagai Ketua Wantimpres.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember. Pengangkatan sembilan anggota Wantimpres itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan dalam Wantimpres periode 2019-2024.

Mereka terdiri dari unsur politikus, pengusaha, mantan menteri Kabinet Kerja, dan tokoh agama. Seusai membacakan Keppres, Jokowi memandu para 'pembisik' Presiden itu untuk mengambil sumpah jabatan di bawah kitab suci. 

Berikut nama-nama sembilan anggota Wantimpres periode 2019-2024:

1. Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto 

2. Anggota Wantimpres 2014-2019 Sidarto Danusubroto

3. Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono

4. Komisaris Utama PT Mustika Ratu Putri Kuswisnu Wardhani 

5. Pemilik Medco Group Arifin Panigoro

6. Bos Mayapada Dato Sri Tahir

7. Politikus senior PPP Mardiono

8. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi

9. Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.