MEDAN - Ketua Pansus Pedagang Kaki Lima (PKL) DPRD Kota Medan, Hendri Duin Sembiring, meminta Wali Kota Bobby Nasution memastikan tak ada lagi penggusuran PKL.
"Penggusuran PKL merugikan pedagang dan pemerintah. Sejak adanya perda nanti, maka harus dilakukan penataan secara persuasif," terang Hendri di Medan dikutip Antara, Kamis, 9 September.
Dia meminta agar Pemko Medan menempatkan PKL di satu lokasi sesuai jenis dagangan, dan dilakukan penataan dengan sebaik mungkin supaya menjadi lokasi wisata.
Pemko Medan yang dipimpin Bobby Nasution juga harus mampu memberdayakan pedagang kaki lima untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, karena telah memiliki regulasi menjamin kepastian hukum.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pesan Jokowi ke Siswa Ikut Belajar Tatap Muka: Pakai Masker, Jangan Sampai Dilepas
09 September 2021, 15:12 -
| BERITA
Kebakaran Lapas Dinilai Kelalaian, Dirjen PAS dan Menkumham Harus Mundur sebagai Tanggung Jawab
09 September 2021, 15:39
Sebagai informasi, awal pekan ini pihaknya telah menggelar rapat pembahasan Raperda tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL menghadirkan pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Medan.
Renperda ini terdiri dari XIV BAB dan 31 Pasal untuk mengatasi permasalahan penataan kota dan pemberdayaan PKL dengan membagi tiga zonasi, yakni merah, kuning dan hijau.
"Kita juga mau lihat daerah lain yang sudah sukses menjalankan Perda PKL, seperti Bekasi dan Padang guna memaksimalkan pembahasan ranperda itu," terang Hendri.
Terkait
