Bagikan:

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar tetap mengundang Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berdiskusi di program YouTube miliknya.

Hal ini disampaikan untuk menjawab somasi dari Luhut yang merasa nama baiknya tercemar akibat konten video Haris bersama Koordinator KontraS Fatia Maulida. Dalam video tersebut, Luhut disebut ikut 'bermain tambang' di Papua melalui perusahaan PT Tobacom Del Mandiri anak usaha Toba Sejahtera Group.

"Kami sudah sampaikan ke mereka, intinya mengundang beliau baik itu kuasa hukumnya atau langsung dengan prinsipalnya yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab di channel YouTube Haris Azhar," kata Hendrayana salah satu tim kuasa hukum Haris Azhar kepada VOI melalui sambungan telepon, Kamis, 9 September.

Ia lantas menjelaskan, undangan diskusi itu merupakan bentuk itikad baik. Hendrayana mengatakan, Luhut maupun kuasa hukumnya tentu punya waktu lebih dulu menjelaskan keberatannya dengan Haris Azhar.

Lagipula, pernyataan yang disampaikan oleh KontraS dalam tayangan YouTube itu merupakan hasil dari riset sejumlah NGO.

"Intinya, kami menyambut baik mengajak diskusi untuk mengklarifikasi apakah itu ada misinformasi terkait adanya riset yang dilakukan oleh rekan-rekan NGO, silakan dibantah," ungkap Hendrayana.

"Jadi ketika nanti sudah bertemu, kita persilakan, kita sediakan forum untuk diskusi dalam channel YouTube kami. Sehingga, kami undang bertemu dulu, dari hasil pertemuan itu apa yang ingin beliau sampaikan kami siap memfasilitasi," imbuhnya.

Hendrayana juga menilai tidak ada yang salah dengan undangan tersebut. Dia mengatakan hal itu baik untuk dilakukan mengingat akun YouTube milik Haris Azhar kerap membicarakan isu yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

"Itu forum yang bagus untuk menyampaikan hak jawabnya jadi apa yang menurut penafsiran Pak Luhut dan kuasa hukumnya bisa disampaikan secara gamblang," tegasnya.

Sebagai kuasa hukum Haris Azhar, Hendrayana berharap Luhut maupun kuasa hukumnya mau duduk bersama isu membahas tersebut. Namun, dia tetap menghormati jika mereka tak mau hadir dan memilih melapor ke polisi.

"Alangkah lebih baiknya dari forum yang kemarin dibahas bersama KontraS juga dibahas dalam sebuah forum bukan dengan laporan polisi. Tapi kalaupun itu langkah yang ditempuh Pak Luhut ya kami menghargai dan siap menghadapi," ujarnya.

"Kami masih berharap ajakan klien kami bisa direspons baik oleh beliau (Luhut dan kuasa hukumnya, red)," pungkasnya.