JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak mengetahui adanya laporan keluarga pejabat dan aparat menerima suntikan vaksinasi dosis ketiga (booster). Laporan ini sebelumnya dibeberkan koalisi LaporCovid-19.
"Saya belum tahu. Tolong dicek kembali kebenarannya," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 9 September.
Riza menegaskan, saat ini vaksinasi booster masih dilakukan khusus kepada tenaga kesehatan. Namun, kata dia, pemerintah berencana untuk menyediakan vaksinasi booster berbayar untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh pihak swasta.
"Saya kira nanti pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan tentang booster. Kita tunggu saja. Apakah harus bayar, milik swasta, rumah sakit atau tempat-tempat yang ditunjuk, silakan saja nanti," ucap dia.
Riza menuturkan, pemerintah saat ini hanya sanggup untuk meng-cover vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua. Sementara, untuk perlindungan tambahan seperti vaksinasi booster yang nantinya disediakan, masyarakat bisa mendapatkan dengan cara membayar.
"Kan orang yang pengin booster agar merasa lebih terjamin, tapi masak semua harus dibayar dari pemerintah? Habis dong uang pemerintah," tutur Riza.
"Pemerintah memberi bantuan dosis satu dan dua. Kalau ingin yang ketiga dan seterusnya, saya kira pemerintah harus bijak, banyak sekali yang harus dibiayai. Pembangunan, kesejahteraan, keadilan perlu biaya semua," lanjutnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, LaporCovid-19 mendapat laporan dari warga soal adanya vaksinasi dosis ketiga (booster) untuk para keluarga pejabat elite dan aparat di salah satu perkantoran swasta di Jakarta.
Berdasarkan undangan yang dilaporkan warga anonim kepada LaporCovid-19, vaksinasi booster COVID-19 ini menggunakan jenis Moderna.
"Hari ini kami mendapat laporan adanya booster vaksin ketiga untuk keluarganya pejabat dan aparat di salah satu perkantoran swasta di jakarta, di Jalan Sudirman. Menariknya, informasinya itu jangan disebarkan ke orang lain," kata Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif pada Rabu, 8 September.
Arif menyayangkan adanya penyimpangan vaksinasi dosis ketiga untuk masyarakat selain tenaga kesehatan. Sebab, saat ini distribus vaksin belum merata ke seluruh daerah.
Padahal, kata dia, banyak warga di daerah dan di desa yang ingin mendapat suntikan vaksin. Namun, stok vaksin di daerahnya sering kali kosong.
"Ada proses penggunaan vaksin dosis ketiga diam-diam untuk kalangan elite. Sementara di sisi lain, masyarakat di luar Jawa, di daerah sangat kesulitan sekali mendapatkan vaksin," ungkap Arif.